FGR Anti Korupsi Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Jatim, Tuntut Copot Kadis Kelautan dan Perikanan

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru Surabaya- Front Gerakan Rakyat (FGR) Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu siang. Massa aksi menuntut pencopotan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Isa Anshori, serta mendesak pembatalan pembangunan Watu Ulo Tahap II karena pembangunan Watu Ulo Tahap 1 yang diduga sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam orasinya, Bung Saleh koordinator aksi menyatakan bahwa proyek Watu Ulo Tahap I diduga tidak transparan, bermasalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya, serta melibatkan oknum-oknum yang memiliki kedekatan politik dan hubungan personal dengan pejabat dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.

“Kami menduga kuat ada praktik KKN dalam proyek ini. Anggaran puluhan milyar digelontorkan untuk pembangunan Watu Ulo Tahap I dalam pengerjaan tidak transparan dan tidak sesuai dengan spek” tegas Bung Saleh.

Selain menuntut pencopotan Isa Anshori dari jabatannya, FGR Anti Korupsi juga meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa untuk membuka audit investigasi melibatkan APIP BPKP dan KPK,terhadap proyek pembangunan Watu Ulo Tahap I dan menggandeng aparat penegak hukum agar proses hukum bisa berjalan transparan dan adil.

Aksi berlangsung damai dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Para demonstran membawa spanduk besar yang berisi tuntutan untuk mencopot Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.

Bung Saleh Mengatakan bahwa Aksi hari ini tidak ada yang menemui dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Aksi hari ini tidak akan cukup satu gerakan karena Gubernur Khofifah Indar Parawansa maupun Isa Anshori tidak mau menemui massa Aksi, pastikan kami akan turun lagi dengan gerakan rakyat yang lebih besar sampai masalah ini diusut tuntas” Tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari Isyak Ansori terkait tuntutan tersebut.