Ekonom Nilai Reputasi BNI Pamekasan Terancam Merosot, Oknum Internal Disorot

13/01/2026 - 09:32
|
Subscribe

Kantor BNI Cabang Pamekasan (Foto: Istimewa).

Kabar Baru, Pamekasan — Pelayanan Bank BNI Cabang Pamekasan menjadi sorotan publik menyusul polemik pembatalan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Bukit Damai Sumenep.

Minimnya komunikasi dari pihak manajemen dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Ekonom Pamekasan, Khairul Kalam, menilai situasi tersebut dapat berdampak pada citra dan kepercayaan publik terhadap BNI sebagai bank milik negara dengan aset besar.

“Wajar Masyarakat cemas dan resah. Ini BNI, perusahaan milik negara dengan aset sekitar Rp1.200 triliun. Kalau kinerjanya sampai terlihat merosot hanya karena persoalan komunikasi yang tidak berjalan baik, tentu ini sangat disayangkan,” ujar Kalam, Selasa (13/1/).

Menurutnya, hambatan komunikasi yang dialami mitra, nasabah, hingga insan pers dengan manajemen BNI Cabang Pamekasan berpotensi memberi dampak luas terhadap reputasi perusahaan.

“Bukan hanya wartawan, mitra dan masyarakat juga terdampak. Kalau pola komunikasi seperti ini terus dibiarkan, bisa menjadi persoalan serius bagi BNI,” tegasnya.

Kalam menambahkan, BNI bukan sekadar institusi bisnis, melainkan representasi negara yang membawa nama Indonesia, termasuk di tingkat internasional.

“BNI punya kantor perwakilan di luar negeri. Akan sangat ironis jika persoalan pelayanan di daerah justru mencederai citra institusi sebesar ini,” katanya.

Ia berharap jajaran direksi BNI di tingkat pusat turun tangan melakukan evaluasi agar pelayanan publik tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, upaya konfirmasi wartawan ke Kantor BNI Cabang Pamekasan pada Senin (12/1) pagi belum membuahkan hasil.

Pasalnya, Pimpinan cabang dan Wakil Pimpinan Cabang Bidang Layanan Bisnis, Silvia Putri, disebut tidak berada di kantor saat jam kerja.

Seorang petugas layanan BNI Cabang Pamekasan, Novi, mengatakan bahwa seluruh kebijakan berada di tangan pimpinan sehingga dirinya tidak berwenang memberikan keterangan.

“Pimpinan sedang tidak di tempat. Informasinya ada pertemuan, tapi kami tidak mengetahui lokasinya,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa komunikasi internal dengan pimpinan tidak selalu berjalan lancar.

“Bukan hanya dari luar, kami yang di internal pun kadang kesulitan mendapatkan respons,” ungkapnya.

Pihak BNI Cabang Pamekasan meminta wartawan kembali melakukan konfirmasi dalam tiga hingga empat hari ke depan.

Sebelumnya, wartawan juga mengalami kesulitan menghubungi Silvia Putri melalui telepon dan pesan singkat.

Upaya tersebut baru mendapat respons setelah wartawan mendatangi kantor BNI secara langsung.

Dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Silvia Putri mengundang wartawan untuk melakukan klarifikasi.

“Jika membutuhkan konfirmasi, silakan datang ke Kantor BNI Cabang Pamekasan, Rabu, 14 Januari 2026 pukul 10.00 WIB,” tulisnya.

Publik kini menantikan klarifikasi resmi tersebut agar polemik tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap BNI sebagai bank milik negara tetap terjaga.

Sebelumnya diberitakan, BNI Cabang Pamekasan menjadi sorotan setelah pengajuan KPR atas nama Firda, warga Desa Kolor, Kabupaten Sumenep, gagal pada tahap akhir persetujuan.

Pengajuan KPR melalui BNI KCP Prenduan tersebut sempat dinyatakan lolos pada sejumlah tahapan awal sebelum akhirnya dibatalkan di tingkat manajemen cabang.

Pengembang Perumahan Bukit Damai, Nanda Wirya Laksana, menyebut seluruh proses awal berjalan tanpa kendala.

Mulai dari pemasaran, analisis kredit, hingga persetujuan internal bank dinyatakan memenuhi syarat.

“Sejak awal tidak ada masalah. Bahkan kami diminta mempercepat pembangunan rumah agar akad kredit segera dilakukan,” ujarnya.

Namun, saat pembangunan hampir rampung, pengajuan KPR tersebut justru dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan teknis yang jelas.

“Kami sudah memenuhi seluruh permintaan bank, tetapi di tahap akhir justru dibatalkan. Ini jelas merugikan konsumen,” tegas Wirya.

Dampak pembatalan tersebut dirasakan langsung oleh Firda dan keluarganya. Sebab, mereka rutin memantau rumah karena telah diyakinkan pembiayaan berjalan lancar.

Bahkan, orang tua Firda memilih membeli rumah secara tunai untuk meredam kekecewaan anaknya.

“Anak saya sudah sangat berharap. Karena kecewa, akhirnya saya membeli rumah secara tunai,” ujarnya.

Wirya menilai kasus ini menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas nasional.

“Jika masyarakat sudah dinyatakan layak di awal tetapi gagal di keputusan akhir tanpa penjelasan terbuka, kepercayaan terhadap program nasional bisa tergerus,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Bank BNI Cabang Pamekasan belum memberikan keterangan resmi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.