DPR Minta Pemerintah Buka Pembahasan PTKP ke Komisi XI Sebelum Kebijakan Ditetapkan

Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mendapat sorotan dari Komisi XI DPR RI. Anggota Fraksi PKB di komisi itu, M. Hasanuddin Wahid, mendesak pemerintah menyusun simulasi dampak secara menyeluruh sebelum kebijakan resmi diberlakukan.
Hasanuddin menilai perubahan batas PTKP tidak boleh diputuskan tergesa-gesa. Pemerintah, kata dia, perlu menghitung secara rinci bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi penghasilan bersih pekerja dari berbagai lapisan pendapatan, termasuk mempertimbangkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga.
“Kami berpendapat, yang harus menjadi perhatian adalah berapa penghasilan bersih yang akhirnya diterima pekerja setelah kebijakan ini diterapkan. Dampaknya harus dilihat sampai ke tingkat rumah tangga,” kata Hasanuddin, Senin (16 November 2026).
Sekretaris Jenderal DPP PKB itu juga mewanti-wanti agar kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan menengah tidak justru menanggung konsekuensi dari perubahan aturan ini. Kajian pemerintah, menurutnya, harus mencakup distribusi beban pajak antarkelompok pendapatan, perubahan biaya hidup, dampak terhadap daya beli, serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara.
Hasanuddin mendorong agar hasil kajian tersebut dibahas bersama Komisi XI DPR sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir.
Wacana kenaikan PTKP pertama kali bergulir setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menghitung besaran penyesuaian berdasarkan akumulasi inflasi. Jika terealisasi, ini menjadi perubahan pertama sejak 2016, hampir satu dekade PTKP tidak bergerak dari angka Rp54 juta per tahun. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berlaku pada Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berjalan.
“Kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas legislator asal Kota Malang, Jawa Timur itu.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
