Dominasi Dasco di Parlemen Menjadi Sinyal Buruk Bagi Kinerja DPR RI

Jurnalis: Dian Annisa

Kabar Baru, Jakarta – Memasuki 15 bulan masa pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika demokrasi di Indonesia menunjukkan pola yang unik.

Dominasi koalisi besar di lembaga legislatif menciptakan stabilitas politik yang luar biasa, namun di sisi lain melahirkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak populis oleh publik.

Kondisi DPR RI setahun belakangan cenderung tenang tanpa konflik internal yang berarti.

Para pengamat menilai zona nyaman para legislator ini merupakan hasil orkestrasi pimpinan dewan yang sangat rapi.

Sosok Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, muncul sebagai figur paling berpengaruh yang mengendalikan arah kebijakan di Senayan.

Rakyat bahkan menyematkan julukan Don Dasco kepada pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Perannya yang sangat sentral membuatnya mendapat label sebagai sutradara di balik paduan suara para anggota dewan dalam meloloskan berbagai regulasi.

Istilah Kabinda dan Adidas

Laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap adanya jaringan politik yang sangat solid di bawah kendali Dasco.

Muncul istilah khusus seperti Kabinda dan Adidas untuk mengidentifikasi lingkaran pengaruh sang wakil ketua.

Kabinda atau Kader Binaan Dasco merujuk pada para politikus, mayoritas dari Partai Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sementara itu, Adidas atau Anak Didik Dasco merupakan jaringan lintas partai politik yang setia mendukung arahan dan strategi politik Dasco.

Jaringan ini menyebar luas mulai dari Komisi, Panitia Kerja (Panja), hingga Badan Legislasi (Baleg).

Kehadiran mereka memastikan setiap pembahasan undang-undang berjalan cepat dan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pabrik Undang-Undang Tanpa Interupsi

Mengutip ulasan Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI kini seolah berubah menjadi pabrik undang-undang sepanjang tahun 2025.

Peran Don Dasco sangat menentukan nasib sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), apakah akan melaju cepat, tertahan, atau berhenti di tengah jalan.

Fenomena ini membawa warna baru dalam sejarah parlemen Indonesia. Publik tidak lagi menyaksikan aksi hujan interupsi atau drama mematikan mikrofon saat pembahasan isu sensitif.

Semua dinamika politik dikelola secara clear and clean oleh Dasco, yang kini memegang kendali penuh di legislatif setelah Fadli Zon beralih tugas menjadi Menteri Kebudayaan.

Memasuki tahun 2026, publik kini menanti apakah model kepemimpinan satu pintu yang sangat efisien ini akan terus bertahan.

Meski memberikan kepastian hukum yang cepat, efektivitas ini tetap menjadi sorotan dalam kacamata demokrasi terkait fungsi kontrol dan keterlibatan masyarakat.