Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
Dino Patti Djalal Ingatkan Prabowo, Jangan Terjebak Proyek Real Estate Trump
- 23/01/2026 - 19:04
- |
- Subscribe
Jurnalis: Muhammad Imtiyaz
Kabar Baru, Jakarta – Langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menuai kritik tajam dari diplomat senior.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengingatkan Jakarta agar waspada terhadap skema yang berpotensi merugikan rakyat Palestina tersebut.
Melalui pernyataan terbuka kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Jumat (23/01/2026), Dino mempertanyakan transparansi dan urgensi badan internasional baru ini.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut khawatir Indonesia terjebak dalam agenda luar yang mengedepankan kepentingan bisnis daripada kemanusiaan.
Gaza Jadi Proyek Real Estate
Dino mengendus adanya potensi agenda komersial terselubung di balik pembentukan Dewan Perdamaian ini. Ia merasa risau jika Gaza justru berubah menjadi ladang bisnis bagi aktor internasional, sehingga mengesampingkan hak kedaulatan warga lokal.
“Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza?” ujar Dino. Ia menekankan bahwa ambisi pemilik modal jangan sampai mengusir warga Palestina dari tanah kelahiran mereka sendiri.
Kritik Dominasi Netanyahu
Selain masalah bisnis, Dino menyoroti ketimpangan komposisi anggota.
Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam dewan tersebut tanpa keterlibatan setara dari perwakilan resmi Palestina dianggap sebagai ancaman bagi solusi dua negara (two-state solution).
Dino meminta Indonesia tidak sekadar menjadi pengikut kebijakan Trump yang sering kali tidak lazim.
Persoalan dana keanggotaan juga menjadi sorotan utama. Trump kabarnya menuntut negara anggota permanen untuk menyetor dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
Terkait hal ini, Dino secara tegas menyarankan agar Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.
Menanti Transparansi Kemenlu
Publik kini menantikan penjelasan transparan dari Kementerian Luar Negeri mengenai Piagam Dewan Perdamaian yang Presiden Prabowo Subianto tandatangani di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dino mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk lebih aktif menjelaskan posisi Indonesia agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi.
Meski Presiden Prabowo menganggap langkah ini sebagai kesempatan bersejarah, para diplomat senior mengingatkan bahwa ketajaman membaca arah kepentingan internasional jauh lebih penting daripada sekadar niat baik.
