Digitalisasi Pendidikan dan Keseimbangan Filosofis

Jurnalis: Isyana Hanani

Kabar Baru, Opini – Peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah langkah maju yang ambisius dan cepat. Program yang berfokus pada penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard bahkan hingga ke daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengatasi disparitas fasilitas dan kualitas pendidikan nasional.

Peluncuran digitalisasi ini sangat selaras dengan Teori Connectivism yang dipelopori oleh George Siemens. Dalam era digital, belajar bukanlah lagi proses internal di dalam individu (kognitivisme) atau respons terhadap stimulus (behaviorisme), tetapi proses menghubungkan node atau sumber informasi yang terdistribusi. Untuk mendukung Connectivism, implementasi program harus berlandaskan pada kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge dimana Pengajaran yang efektif dengan teknologi membutuhkan integrasi seimbang dari tiga domain pengetahuan Content Knowledge , Pedagogical Knowledge, Technological Knowledge.

Kecepatan peluncuran IFP (Interactive Flat Panel ) implementasinya patut diacungi jempol, namun layaknya setiap lompatan besar, ia harus tunduk pada prinsip ‘Check and Balance’ agar tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur tanpa dampak pedagogis yang optimal. Prinsip check and balance, yang secara filosofis merupakan pilar demokrasi konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, harus diterjemahkan dalam konteks pendidikan digital sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbangan implementasi.

Inisiatif ini adalah “kekuasaan” eksekutif (pemerintah) untuk mentransformasi, dan harus diawasi oleh tiga pilar penyeimbang utama  yang pertama Pengawasan Kualitas Konten dimana relevansi konten pembelajaran digital yang diakses melalui panel tersebut harus dipastikan dan di awasi secara ketat oleh akademisi dan praktisi pendidikan independen diperlukan untuk memverifikasi kurikulum dan modul digital agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan standar global, sekaligus bebas dari bias atau indoktrinasi yang tidak relevan.

Yang kedua pedagogical balance dimana digitalisasi tidak boleh mereduksi peran guru menjadi sekedar operator teknologi melainkan harus menjadi fasilitator dan mentor bagi digital native, bukan sekedar pengguna smartboard.

Yang ketiga Logistical and Sustainability Check harus cepat ke 3T(Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk memastikan alat tersebut berfungsi optimal  dan berkelanjutan serta perlu adanya audit Perlu adanya audit independen terhadap distribusi, instalasi, dan tingkat operasional IFP di lapangan. Mekanisme pemeliharaan dan dukungan teknis harus terstruktur jelas, terutama di daerah terpencil dengan akses listrik dan internet yang terbatas.

Digitalisasi yang cepat memang berpotensi menciptakan lompatan kuantum dalam pemerataan akses. Namun, untuk menghindari jebakan “proyek”, pemerintah harus membuka diri terhadap mekanisme umpan balik dan koreksi yang ketat dari publik, DPR, dan komunitas pendidikan. Transformasi pendidikan bukan hanya tentang memasang perangkat keras, tetapi tentang menanamkan mindset kritis dan melek digital pada setiap anak bangsa karena Teknologi adalah alat, bukan tujuan.

Jika ketiadaan teknologi melumpuhkan, maka ketiadaan nurani digital akan merusak jiwa. Pendidikan sejati terletak pada kebijaksanaan menggunakan kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan informasi.

***

*) Penulis adalah Dinar Handayani, Mahasiswi Universitas Yuppentek Indonesia (UYI)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co