Diduga Ada Keterlibatan Staf Non ASN Jadi Mafia Proyek Pemkab Bogor

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Bogor – Skandal proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencuat ke publik. Setelah sebelumnya ramai isu keterlambatan pembayaran proyek, kini muncul dugaan baru terkait keterlibatan seorang staf non ASN yang di sinyalir berperan sebagai pengatur proyek di salah satu dinas Pemkab Bogor.

Informasi tersebut di sampaikan oleh sumber internal Pemkab Bogor yang enggan di sebutkan identitasnya. Kepada media, narasumber mengungkapkan bahwa staf non ASN tersebut di duga berperan sebagai mediator sekaligus pengendali proyek-proyek strategis.

“Ada satu staf non ASN yang selama ini di duga mengatur proyek di salah satu dinas. Ia menjadi penghubung dan penentu, bahkan di sebut-sebut memiliki beking kuat sehingga tidak ada yang berani menyentuh,” ujar narasumber internal Pemkab Bogor.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

Menurut narasumber, fenomena ini menunjukkan adanya malfungsi dan tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peran yang semestinya di jalankan oleh pejabat struktural atau ASN justru di duga di ambil alih oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.

Kondisi tersebut di nilai berbahaya karena berpotensi merusak sistem merit, profesionalitas birokrasi, serta kredibilitas ASN maupun non ASN di lingkungan Pemkab Bogor. Narasumber menilai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus segera mengambil langkah tegas.

“BKPSDM seharusnya menjadi garda terdepan dalam menertibkan fungsi dan kewenangan pegawai. Kalau staf non ASN bisa bertindak seperti mafia proyek dan di biarkan, ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sensitivitas dan pengawasan internal selama ini. Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan memperkuat budaya birokrasi yang tidak sehat.

“Kalau fenomena ini dibiarkan, wajar jika publik semakin tidak percaya. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal sistem yang gagal mengontrol,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Bogor maupun BKPSDM belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media masih berupaya meminta klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan berita