Deretan Kasus Menu Tak Layak, Mahasiswa Desak Evaluasi Total Program MBG

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Pamekasan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (12/3/2026). Dalam aksi tersebut, massa membakar ban sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Bupati Pamekasan. Aparat kepolisian yang berjaga berusaha menahan laju massa hingga terjadi aksi saling dorong. Namun, sebagian mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor bupati dan menyalakan ban bekas di depan pintu gerbang.

Mahasiswa menilai pelaksanaan program MBG di Pamekasan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari dugaan makanan tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan siswa. Mereka pun menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan pihaknya kecewa karena Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan tidak hadir menemui massa aksi.

Menurutnya, salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah masih adanya dapur penyedia makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.

Arisandi menyebutkan, dari total 114 dapur MBG di Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinilai memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sehingga dinyatakan layak memproduksi makanan bagi para siswa.

“Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Padahal sertifikat tersebut wajib dimiliki sesuai ketentuan dalam peraturan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menilai pengawasan Satgas terhadap operasional SPPG masih belum maksimal. Jika tidak ada perbaikan dalam pengawasan, pihaknya menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan.

“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, sebaiknya mundur saja. Jika perlu kami akan kembali menggelar aksi,” tegasnya.

Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan MBG. Di antaranya laporan keracunan siswa di Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta kasus sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan yang diduga mengalami keracunan makanan pada 15 Oktober 2025.

Selain itu, sejumlah wali murid juga sempat mengembalikan menu MBG yang dinilai tidak layak di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, pada 26 Februari 2026. Keluhan serupa juga muncul dari beberapa sekolah lain terkait menu makanan yang berbau kurang sedap dan dinilai tidak layak konsumsi.

Beberapa dapur penyedia MBG yang disorot antara lain SPPG Sewindu Barurambat Kota, SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama, Yayasan Yasmin Ambet, serta dapur MBG di Yayasan Alhumaidy, Desa Blaban.

Menurut Arisandi, berbagai kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.

“Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat. Kami meminta Badan Gizi Nasional turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Pamekasan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah menindaklanjuti laporan keracunan makanan dan temuan makanan tidak layak dalam program MBG.

Selain itu, mereka mendesak Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut di Pamekasan.

Massa juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran MBG yang dinilai cukup besar dan rawan penyimpangan.

Sebagai tuntutan terakhir, mahasiswa meminta program MBG di Kabupaten Pamekasan dihentikan sementara atau dilakukan evaluasi secara menyeluruh hingga standar keamanan pangan dan sistem pengawasan benar-benar berjalan optimal. (Red)