Demo Ricuh Dugaan Monopoli Seragam Rp900 Ribu di Tolitoli

Jurnalis: Adan

Kabar Baru, Tolitoli – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pendidikan Tolitoli menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (7/7) sejak pagi hari. Aksi dimulai pukul 09.00 WITA dengan titik awal di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, dilanjutkan dengan konvoi menuju beberapa kantor pemerintahan terkait sektor pendidikan.

Tujuan utama aksi ini adalah mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan DPRD, agar segera mengambil tindakan konkret terhadap sejumlah persoalan serius di dunia pendidikan Tolitoli, yang dinilai membebani dan merugikan masyarakat.

Setelah dari Kejaksaan Negeri, massa bergerak ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, lalu ke Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah wilayah Tolitoli-Buol, kemudian ke Kantor Kementerian Agama Tolitoli. Di setiap titik, massa menyampaikan undangan terbuka kepada pejabat instansi untuk menghadiri rapat bersama membahas isu-isu pendidikan.

Puncak aksi terjadi di Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli, masa membakar ban didepan gedung DPRD Tolitoli sebagai aksi marah atas kekecewaan terhadap dunia pendidikan di Tolitoli,  lalu ketika massa berupaya masuk ke ruang Rapat Paripurna untuk menyampaikan tuntutan langsung. Ketegangan sempat terjadi karena DPRD hanya mengizinkan pertemuan dilakukan di aula. Namun, setelah aksi dorong-mendorong dengan aparat kepolisian dan desakan yang terus menguat, Ketua DPRD Hj. Sriyanti Dg. Parebba akhirnya memutuskan untuk membuka ruang Rapat Paripurna sebagai forum diskusi bersama.

Dalam rapat tersebut, Koordinator Aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:

1. Mendesak pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, Hi. Usman Taba, yang dianggap lalai dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal transparansi kebijakan pendidikan.

2. Protes keras terhadap mahalnya harga seragam sekolah tingkat SMA, yang mencapai total sekitar Rp900.000 per siswa, terdiri dari:

   • Seragam putih abu-abu: Rp400.000

   • Seragam olahraga: Rp400.000

   • Seragam kejuruan: Rp500.000

   Massa menilai tingginya harga tersebut tidak masuk akal dan sangat membebani wali murid. Bahkan, harga seragam di Palu untuk kategori yang sama hanya berkisar Rp200.000, itupun dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Mereka menduga ada praktik monopoli yang dilakukan oleh Toko Sadar, bekerja sama dengan komite sekolah dan pihak sekolah, sehingga merugikan masyarakat dan memperkaya pihak tertentu.

3. Desakan agar pemerintah segera menangani maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah yang kian meresahkan masyarakat. Massa menuntut adanya mekanisme perlindungan dan sistem pelaporan yang lebih tegas dan berpihak kepada korban.

4. Evaluasi terhadap distribusi beasiswa program “BERANI CERDAS” dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai tidak transparan dan tidak merata. Banyak siswa dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan yang semestinya.

Dalam rapat yang berlangsung hangat namun tegang itu, hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya:

• Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Dr. Albertinus Napitupulu

• Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Hj. Sriyanti Dg. Parebba

• Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, Hi. Usman Taba

• Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli

• Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Wilayah Tolitoli-Buol

• Kepala-kepala sekolah SMA/SMK se-Tolitoli

• Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli lintas fraksi

Dalam pernyataan resminya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli Hi. Usman Taba menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan praktik monopoli seragam sekolah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi kebutuhan pendidikan di sekolah-sekolah.

“Kami mendengar langsung dari masyarakat, dan ini akan menjadi perhatian serius. Kami akan membentuk tim investigasi dan menelusuri dugaan keterlibatan toko dan pihak sekolah. Jangan sampai isu ini terus berulang setiap tahun dan menimbulkan keresahan publik,” ujar Usman Taba di hadapan peserta rapat.

Dinas Pendidikan juga berjanji akan membuka kanal pelaporan terbuka bagi wali murid dan siswa yang merasa dirugikan, serta memperketat regulasi kerja sama antara sekolah dan pihak ketiga seperti toko perlengkapan seragam.

Sementara itu, Ketua DPRD Tolitoli menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal hasil diskusi hari ini sebagai rekomendasi resmi DPRD, serta akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat lanjutan secara formal.

Aksi ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kualitas dan keadilan dalam dunia pendidikan. Para demonstran berharap, langkah konkret segera diambil oleh pemerintah daerah, agar pendidikan di Tolitoli menjadi lebih terjangkau, aman, dan berpihak pada rakyat.