Bupati, Wali Kota Diminta Tunda Bantuan Dana KNPI, Sejalan dengan Arahan Gubernur Papua Barat Daya

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu sebelumnya mengingatkan pentingnya penyatuan barisan dan penyelesaian konflik internal organisasi pemuda, termasuk KNPI.

Arahan ini ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi sekaligus Karateker Ketua KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu.

Jois meminta seluruh bupati dan wali kota di Papua Barat Daya menunda penyaluran bantuan dana kepada KNPI kabupaten/kota hingga tercapai rekonsiliasi di tingkat provinsi.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, dinamika ini harus diakhiri. Penyaluran dana dari pemerintah daerah sebaiknya dihentikan sementara sampai ada rekonsiliasi. Ini langkah paling aman, baik secara kelembagaan maupun hukum,” ujar Jois usai peringatan HUT ke-80 RI di Sorong, Minggu (17/8/2025).

Ia menegaskan dualisme kepengurusan KNPI tidak hanya terjadi di provinsi, tetapi juga merambah kabupaten/kota.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah dilematis saat menyalurkan dana organisasi kepemudaan.

“Jika dana tetap disalurkan ke salah satu kubu, potensi masalah hukum bisa muncul. Lebih baik menunggu rekonsiliasi agar ada legitimasi yang jelas,” tegasnya.

Jois juga menyebut sebagian dana program kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya terpaksa dikembalikan karena adanya klaim ganda dua kepengurusan.

Ia mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kesbangpol Provinsi segera mencari formula penyelesaian dualisme agar melahirkan satu kepengurusan yang diakui bersama.

“Pemerintah daerah punya otoritas moral dan administratif untuk mengakhiri dualisme ini. Momentum Hari Kemerdekaan harus menjadi spirit pemersatu pemuda di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Menurut Jois, penundaan dana bukan melemahkan gerakan pemuda, melainkan memperkuat fondasi organisasi.

“Pemuda adalah kekuatan pembangunan. Jangan sampai energi mereka habis karena dualisme,” pungkasnya.