Bupati Aep Tegas Sikapi Perekrutan Nakal: Pemkab Karawang Wajibkan Perusahaan Gunakan Infoloker Resmi

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak masyarakat, khususnya dalam memperoleh kesempatan kerja yang adil di sektor industri. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam acara Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Dunia Industri yang digelar di Aula Husni Hamid, Kamis (31/7).

Dalam forum tersebut, sebanyak 520 perwakilan dari bagian sumber daya manusia (HRD) perusahaan yang beroperasi di wilayah Karawang turut hadir. Gelombang kedua acara ini dijadwalkan akan mengundang 500 HRD tambahan.

Bupati Aep menyampaikan bahwa seluruh proses perekrutan tenaga kerja kini wajib dilakukan melalui aplikasi resmi milik Pemkab, yaitu Infoloker Karawang. Ia menegaskan tidak akan mentolerir perusahaan yang melakukan praktik perekrutan di luar jalur resmi.

“Saya tegaskan, saya akan sikat habis HRD perusahaan yang nakal yang masih main di luar Infoloker Karawang, yang mencalokan lowongan. Saya sikat kalian,” tegasnya dalam pidato penuh semangat.

Menurut Aep, keadilan dalam penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian utama, seiring dengan berbagai kemudahan investasi yang telah diberikan pemerintah daerah kepada industri. Ia berharap agar perusahaan mengubah paradigma, lebih terbuka, dan berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat Karawang.

“Banyak industri yang mengeluh saat terjadi demo. Tapi kami selalu hadir, duduk bersama mencari solusi. Maka saatnya industri juga berkontribusi. Masyarakat Karawang harus diberdayakan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Karawang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Investasi 2024, yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Untuk pengawasan, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang fokus menangani persoalan investasi dan memberantas praktik mafia tenaga kerja.

“Kalau masih ada yang bermain-main, apalagi menyusahkan masyarakat desa, kami tidak segan membawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Selain soal ketenagakerjaan, Aep juga menyoroti rendahnya kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data, hanya sekitar Rp202 miliar yang masuk ke kas daerah. Padahal, kebutuhan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.

“Potensi Karawang sangat besar, tapi harus digali secara maksimal, terbuka, dan kolaboratif. Salah satu kuncinya adalah penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karawang, Rosmalia Dewi, turut menekankan pentingnya perusahaan memberi ruang kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

“Teman-teman disabilitas juga warga Karawang. Mereka punya hak yang sama untuk bekerja. Minimal satu persen dari total tenaga kerja perusahaan harus berasal dari kalangan disabilitas, sesuai regulasi,” jelas Rosmalia.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Karawang bersama Forkopimda akan melakukan inspeksi langsung ke seluruh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

“Kami akan cek satu per satu. Jangan ada yang main belakang. Kita ingin iklim investasi di Karawang tetap nyaman, aman, dan adil,” pungkas Bupati Aep. (Vall)