Bongkar Skandal Dapur MBG, Pemilik Yayasan Diduga Titipan Anggota DPR

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi pemerintah untuk menekan angka gizi buruk, kini diselimuti tudingan praktik kotor.

Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan Nusantara (FP3N), Ach. Firman Maulana mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap badan gizi nasional, menyusul dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR RI dalam pengaturan distribusi kuota program.

Firman menegaskan bahwa indikasi adanya penyimpangan serius di Dapur MBG sangat banyak. Menurutnya, banyak yayasan penerima manfaat MBG dipimpin oleh figur titipan politisi, bukan lembaga independen yang benar-benar berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan gizi.

“Ada praktik penempatan orang-orang tertentu yang mengendalikan jalur kuota. Ini jelas menyalahi tujuan awal program,” ujar Firman kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Kamis (11/09/2025).

Jika dugaan tersebut benar, maka distribusi MBG rawan diarahkan untuk kepentingan politik, bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Konsekuensinya, anak-anak dari keluarga miskin bisa kehilangan hak atas makanan bergizi, sementara program justru berubah menjadi arena pembagian jatah di kalangan elit.

Firman menegaskan, langkah BPK melakukan audit tidak bisa ditunda. Menurutnya, program sebesar MBG menyangkut masa depan generasi bangsa, sehingga harus terbebas dari praktik penyalahgunaan.

“Tanpa transparansi, dana triliunan rupiah bisa berubah menjadi bancakan, bukan solusi,” ujar Mahasiswa Magister Universitas Brawijaya tersebut.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengawal jalannya audit dan memastikan pihak yang terlibat diseret ke ranah hukum. Menurut Firman, praktik nepotisme dalam program sosial semacam ini harus diberantas secara serius agar tidak membentuk tradisi buruk di kemudian hari.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan juga menjadi sorotan. Tanpa mekanisme distribusi yang berbasis data akurat dan transparan, pintu bagi permainan politik akan terus terbuka lebar.

“Bila intervensi politik ini tidak dihentikan, yang hilang bukan hanya hak gizi masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” imbuhnya.

Hingga saat ini, badan gizi nasional maupun anggota DPR RI yang diduga terkait belum mengeluarkan klarifikasi resmi.

Namun, gelombang desakan masyarakat sipil untuk mengaudit program MBG menjadi sinyal bahwa publik menolak kompromi atas integritas dan akuntabilitas tata kelola negara.