Alumni WBP Demo Bongkar Dugaan Bisnis Kamar dan Handphone di Lapas Narkotika Pemekasan

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Pamekasan – Puluhan orang yang mengaku sebagai Alumni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Kamis (26/02/2026). Mereka menyoroti dugaan praktik ilegal yang terjadi di dalam lapas, mulai dari “bisnis” sewa kamar hingga peredaran telepon seluler dengan harga tinggi.

Koordinator lapangan aksi, Nasiruddin, mantan WBP Lapas Pamekasan, menyebut harga satu kamar mencapai Rp75 juta, bahkan lebih, dan bisa menampung hingga 13 orang. Setiap kamar dikelola oleh seorang “kepala kamar” yang bertindak sebagai koordinator internal.

“Untuk membuka satu kamar itu harganya di angka Rp75 juta, bahkan ada yang lebih. Kamar itu bisa diisi sekitar 13 orang dan dikelola seorang ‘kepala kamar’,” kata Nasiruddin

Selain itu, Nasiruddin menuding adanya peredaran hand phone secara bebas di dalam lapas, dengan harga yang bisa mencapai Rp30 juta per unit tergantung merek dan fasilitas. “Hand phone itu belinya ke oknum petugas, Mas. Harganya variatif, tergantung merek,” ujarnya.

Nasiruddin menegaskan bahwa tudingan ini bukan sekadar isu, melainkan pengalaman pribadinya saat menjalani hukuman. Ia juga menceritakan pernah dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya (Porong) saat mengurus proses Pembebasan Bersyarat (PB), yang menurutnya penuh kejanggalan. “Saya menduga pemindahan ini karena saya vokal dan dianggap mengganggu,” katanya.

Menanggapi aksi tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan membantah seluruh tuduhan. Zakaria Yahya, Sub Seksi Pelaporan, menegaskan lapas tetap berkomitmen menjalankan prinsip zero HP dan narkoba. “Kami pastikan di dalam kami berkomitmen Zero HP dan Narkoba. Penggeledahan rutin kami lakukan secara acak. Tidak ada kamar atensi atau catatan khusus,” ujarnya.

Terkait tudingan jual-beli kamar, Zakaria menyatakan informasi tersebut tidak benar, namun pihaknya tetap akan melakukan penelusuran internal. Ia menambahkan, penggeledahan rutin juga melibatkan unsur eksternal seperti TNI dan Polri sebagai bentuk transparansi dan pengawasan.