Aktivis Mahasiswa Bongkar Dugaan Penyelewengan Dana Proyek Jalan Bunuyo–Bumbulan

Jurnalis: Redaksi Kabarbaru

Kabar Baru, Pohuwato– Proyek pelebaran jalan Ruas Bunuyo–Bumbulan (DAK Penugasan) di Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan publik setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengindikasikan adanya penyelewengan dana dan potensi kerugian negara.

Fadli, seorang aktivis mahasiswa, mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi data konkret yang memperkuat temuan BPK tersebut. “Saya akan menguraikan beberapa temuan BPK RI terhadap proyek pengerjaan jalan ruas Bunuyo–Bumbulan. Berdasarkan data konkret yang saya miliki, ini bukan sekadar argumentasi tanpa bukti,” tegasnya.

Lebih Lanjut Fadli Mengatakan Proyek dengan nilai kontrak Rp10,6 miliar itu dimenangkan oleh CV IJ. Namun, BPK menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan tender antara beberapa penyedia, yakni CV IJ, CV AP, CV AR, CV WMP, dan CV YK. Bukti mencurigakan meliputi dokumen teknis dan Rencana Keselamatan Kerja yang hampir identik, kesamaan kesalahan pengetikan, file dokumen dengan author yang sama, nomor jaminan penawaran berurutan dari lembaga keuangan sama, serta alamat IP peserta yang terdeteksi dari jaringan internet yang sama saat upload dokumen di LPSE.

Kata Fadli, BPK menilai proses tersebut melanggar Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan tender. Penawaran harga dari lima penyedia sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Pokja PBJ dinilai lalai dalam evaluasi dokumen peserta.

Lebih lanjut Fadli Menjelaskan Dampak dugaan kolusi ini adalah persaingan tender yang tidak sehat, harga tidak kompetitif, dan potensi pemerintah daerah membayar lebih mahal. BPK merekomendasikan agar Bupati Pohuwato menegur Kepala Bagian PBJ, memperbaiki sistem evaluasi tender, dan menindaklanjuti hasil audit.

Fadli juga mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp33.654.620,65 sebagai indikasi penyelewengan dana. Ia menyoroti Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato sebagai pelaksana utama proyek dan mengingatkan agar tidak terjadi dugaan permainan kotor dari Kepala Dinas PUPR.

“Saya siap buka data karena semuanya berdasarkan fakta dan bukti konkret,” pungkas Fadli.

Jurnalis: Pengki Djoha

Demi Keberimbangan Berita Apabila ada Pihak yang disebut dalam berita dan ingin menggunakan hak jawabnya hubungi kami 082119487706 ( wa)