Singgung Sosok Kuat Lingkaran Pemprov Jatim dalam Kasus Kredit Fiktif, Nur Faizin Desak Semua Pihak Harus Diperiksa

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru Surabaya- Kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Tidak hanya menyoroti sisi hukum, DPRD juga menilai bahwa kasus ini mengungkap lemahnya pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis seperti Bank Jatim.

Politisi Fraksi PKB menjadi salah satu pihak yang vokal mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi lebih dalam dugaan penyimpangan yang terjadi. Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, Nur Faizin, sejumlah data awal telah dikantongi dan menunjukkan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar tersangka yang telah diumumkan oleh Kejaksaan.

“Kami menilai, ini adalah sinyal kegagalan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal, baik di lingkungan Bank Jatim maupun otoritas terkait. Ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Nur Faizin, Rabu (23/5/2025).

Ia menyebut bahwa terdapat komunikasi internal yang memperlihatkan adanya pengondisian proses kredit kepada salah satu tersangka. Dalam percakapan tersebut, diduga terdapat instruksi dari seorang kepala cabang bank agar proses pencairan kredit dipermudah karena adanya imbalan tertentu.

Tak hanya itu, yang mengejutkan, dalam komunikasi tersebut juga disebut-sebut nama seorang komisaris bank dan tokoh penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun dia enggan membeberkan nama lengkapnya.

“Kalau benar keterlibatan pejabat strategis itu ada, ini artinya persoalan ini jauh lebih serius. Kita tidak hanya bicara kerugian keuangan, tapi juga kerusakan sistem dan etika pemerintahan,” ungkapnya.

Nur Faizin mengingatkan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada individu tertentu saja, melainkan harus membuka ruang pemeriksaan terhadap semua yang terlibat, termasuk pihak eksternal yang memiliki pengaruh terhadap keputusan internal bank.

“Kami mendorong keterbukaan penuh dan langkah hukum yang adil. Kalau ini terus didiamkan, kepercayaan publik terhadap BUMD bisa runtuh. Bank Jatim adalah lembaga keuangan daerah yang seharusnya menjadi pilar pembangunan, bukan menjadi sarang praktik menyimpang,” tambah politisi asal Sumenep tersebut.

Komisi C DPR Jatim menekankan bahwa pansus bukan sekadar alat politik, melainkan upaya untuk membenahi sistem dan mendorong transparansi, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.