KPK Didesak Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana di Dinas SDA DKI

18/02/2026 - 14:48
|
Subscribe

Ilustrasi seorang warga yang terjebak banjir di Jalanan Jakarta (Dok: Istimewa).

Kabar Baru, Jakarta – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar dugaan korupsi pada proyek pompanisasi di Jakarta.

Proyek raksasa yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah tersebut dinilai gagal mengatasi banjir dan justru menguapkan aroma penyelewengan anggaran publik.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun, menuding lemahnya kepemimpinan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, sebagai akar masalah.

Ia melihat adanya ketimpangan besar antara besarnya anggaran yang mengalir dengan realitas banjir yang masih merendam Jakarta.

“Banjir terus menggenangi Jakarta padahal anggaran mencapai ratusan miliar. Proyek penanganan banjir ini penuh keanehan yang mengarah pada penyelewengan,” tegas Jonly kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Rabu (18/02/2026).

Audit Temukan Masalah

LAMI mengungkapkan bahwa auditor telah menemukan permasalahan serius pada delapan proyek pompanisasi dengan total nilai mencapai Rp475,6 miliar.

Anggaran yang menyentuh hampir setengah triliun rupiah tersebut tersebar di berbagai titik strategis namun hasilnya dianggap tidak efektif.

Jonly juga membongkar adanya indikasi permainan kotor dalam proses lelang.

Meskipun menggunakan skema minikompetisi, para pemenang lelang justru menawarkan harga yang sangat mendekati nilai pagu anggaran.

Hal ini memicu kecurigaan adanya pengaturan skor agar perusahaan tertentu memenangkan proyek.

“Ini bukan sekadar tidak efisien. Kami melihat ada indikasi pengaturan skor dan permainan kotor dalam proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu,” tambahnya.

Proyek Ancol Rp320 Miliar

Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah pompanisasi Ancol yang bernilai fantastis, yakni Rp320 miliar.

Pemenang proyek ini tercatat mengajukan penawaran harga yang nyaris menyamai total anggaran yang tersedia.

Pola ini memperkuat dugaan adanya praktik titip harga dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas SDA.

Atas dasar temuan tersebut, LAMI mengajukan dua tuntutan keras. Selain meminta KPK turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, mereka juga mendesak Gubernur Pramono Anung untuk segera memecat Kepala Dinas SDA.

Dukungan Terhadap Program Gubernur

Jonly menilai langkah tegas pemecatan perlu diambil karena kinerja Dinas SDA saat ini justru menghambat program percepatan penanganan banjir milik Gubernur Pramono Anung.

Menurutnya, visi Gubernur yang menginginkan banjir surut dalam hitungan jam tidak akan tercapai selama pejabat di bawahnya justru bermain dengan anggaran.

“Gubernur Pramono punya program bagus, tapi kepala dinasnya tidak mendukung. Warga Jakarta butuh pejabat yang bekerja nyata, bukan yang malah mencari keuntungan dari uang rakyat,” pungkas Jonly.