Aktivis Mahasiswa Bakal Demo DPRD Surabaya Besok, Ungkap Dugaan Pungli Oknum Dewan di BUMD

11/02/2026 - 15:15
|
Subscribe

Kantor DPRD Kota Surabaya.

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru, Surabaya- Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Integritas berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya pada Kamis (12/02). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya.

Koordinator Integritas, Ali Wafa, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dewan yang dinilai telah mengkhianati amanat rakyat.

“Kami bersama teman-teman aktivis akan turun membawa ratusan massa untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada oknum DPRD yang diduga melakukan praktik tidak terpuji,” ujar Ali Wafa saat dihubungi, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Ali mengaku pihaknya telah melakukan investigasi dan menerima berbagai informasi yang mengarah pada indikasi adanya permintaan setoran kepada direksi BUMD.

“Ada informasi bahwa oknum DPRD meminta setoran rutin kepada pimpinan BUMD. Ini jelas mencederai prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

Ali Wafa yang akrab disapa Bung Al menyebut, oknum yang diduga terlibat merupakan pejabat strategis di DPRD, yakni seorang ketua komisi. Bahkan, praktik tersebut disebut tidak hanya dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan beberapa anggota lain.

“Intinya, oknum dewan yang diduga meminta setoran ini memiliki jabatan strategis. Bahkan ada indikasi anggota komisi juga ikut terlibat dalam praktik serupa,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia membeberkan bahwa nominal setoran yang diminta diduga mencapai ratusan juta rupiah. Permintaan tersebut bahkan disertai ancaman pencopotan jabatan direksi apabila tidak dipenuhi.

“Ini bukan sekadar persoalan uang. Ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ancaman pergantian direktur utama BUMD jika setoran tidak diberikan,” jelas Ali.

Besaran setoran yang diminta, lanjutnya, bervariasi tergantung pada skala dan kekuatan finansial masing-masing BUMD. Semakin besar aset dan pendapatannya, semakin besar pula nominal yang diminta.

“Praktik ini diduga berlangsung secara terstruktur. BUMD besar diminta setoran lebih besar, sementara yang kecil menyesuaikan,” tambahnya.

Para aktivis menilai dugaan pungli tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah serta menghambat pelayanan publik.

Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan lembaga pengawas internal diminta tidak menutup mata terhadap persoalan ini.

“Kami tidak ingin BUMD dijadikan sapi perah oleh oknum yang berlindung di balik jabatan politik. Jika dibiarkan, praktik korupsi akan semakin mengakar,” pungkas Ali Wafa.