Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
BPK Temukan Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
- 12/01/2026 - 18:35
- |
- Subscribe
Jurnalis: Firman Maulana
Kabar Baru, Bandung – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Sejumlah pos anggaran menjadi sorotan tajam auditor negara lantaran dugaannya tidak memiliki dasar pertanggungjawaban yang kuat.
Temuan tersebut mencakup beberapa sektor krusial, mulai dari belanja perjalanan dinas hingga biaya operasional yang nilainya mencapai angka signifikan.
Rincian Potensi Kerugian Negara
Berdasarkan dokumen audit, indikasi penyimpangan ini menyasar pada realisasi anggaran belanja barang dan jasa.
BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan kegiatan dengan fakta di lapangan. Beberapa poin utama yang menjadi temuan antara lain:
-
Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas: Ditemukan adanya verifikasi dokumen yang lemah pada biaya transportasi dan akomodasi anggota dewan serta staf sekretariat.
-
Belanja Hibah dan Bansos: Terdapat dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
-
Pengadaan Barang dan Jasa: Auditor mencatat adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan yang berpotensi memboroskan keuangan daerah.
Ketidakpatuhan ini mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah yang harus segera mendapatkan penanganan.
BPK pun memberikan rekomendasi tegas kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk segera melakukan evaluasi dan pengembalian uang ke kas daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Respon Pemkab Bandung
Menanggapi temuan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Langkah klarifikasi dan verifikasi ulang terhadap pihak-pihak terkait tengah berjalan guna memastikan transparansi pengelolaan keuangan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa temuan berulang di lembaga legislatif ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal di Sekretariat DPRD.
Masyarakat kini menuntut agar penyimpangan tersebut tidak hanya berakhir pada pengembalian uang, tetapi juga perbaikan sistemik agar anggaran rakyat tepat sasaran.
