Soroti Sejarah Diplomasi Indonesia, DPP GMNI Dorong Penguatan Sikap Anti Invasi

Jurnalis: Masudi
Kabar Baru, Jakarta — Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti dinamika geopolitik global dalam Diskusi Cipayung Plus bertajuk “Menakar Kinerja Menteri Luar Negeri RI dan Resolusi Kebijakan Luar Negeri 2026” yang digelar pada Senin, 6 Januari 2026.
Dalam forum tersebut, GMNI mengaitkan isu geopolitik kontemporer dengan sejarah diplomasi Indonesia, khususnya terkait pengaruh kekuatan asing terhadap kedaulatan nasional, pengalaman Indonesia pada masa awal Orde Baru, termasuk masuknya Freeport pada 1967, sebagai pelajaran penting dalam menjaga kemandirian bangsa.
Perwakilan DPP GMNI, Ferdinando Saferi, menilai, pentingnya penguatan prinsip nasionalisasi aset strategis serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bung Karno dalam merespons tantangan global saat ini. Ia juga menyoroti perkembangan geopolitik di Venezuela yang menuai perhatian internasional, dan menilai isu tersebut relevan sebagai refleksi bagi sikap politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia perlu mempertegas posisi diplomatiknya dalam menjunjung tinggi kedaulatan negara dan menolak segala bentuk intervensi, sejalan dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif,” ujar Ferdinando.
GMNI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk merumuskan kebijakan luar negeri 2026 yang lebih berorientasi pada perlindungan kedaulatan, keadilan global, dan penolakan terhadap penguasaan aset strategis negara berdaulat.
“Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi dan rekomendasi konstruktif bagi penguatan diplomasi Indonesia yang independen dan berprinsip di tingkat internasional,” Pungkasnya.
Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Seedbacklink

