Sumber Masalah! Mahfud MD Usul Hapus Wewenang DPR RI Verifikasi Kapolri

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara mengejutkan mengusulkan agar proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI tidak lagi memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Mahfud berpendapat, Presiden seharusnya dapat langsung menunjuk kedua pimpinan institusi tersebut.

“Kalau saya berpikir, secara strukturalnya mungkin satu saja: ke depannya, (Presiden) tidak usah meminta persetujuan DPR untuk pengangkatan Kapolri,” ujar Mahfud.

Akui Ada Jual Beli Jabatan dan Uang di Komisi III

Mahfud MD membeberkan alasan utama di balik usulannya, yaitu dugaan praktik jual beli politik dan uang yang sudah berlangsung lama dalam proses seleksi jabatan di DPR. Mahfud mengaku pernah bertugas di Komisi III dan menyaksikan langsung praktik kotor tersebut.

“Yang langsung Presiden saja yang ngangkat. Saya kan pernah di Komisi 3, jual beli politiknya, bukan hanya jual beli politik, jual beli uang juga ya untuk jabatan-jabatan yang diseleksi di DPR itu sejak saya itu sudah ada,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, transaksi politik sering melibatkan pemberian amplop berisi uang kepada anggota DPR.

Praktik ini kemudian berujung pada pembagian “jatah-jatahan” posisi di institusi Polri. Mahfud mencontohkan, pimpinan institusi memberikan sekian persen dari 100 orang yang diterima sebagai jatah Kapolri. Ini akibat Kapolri harus membayar relasi politik yang sulit dia tolak.

Prestasi Polri Paling Buruk Sepanjang Sejarah

Mahfud menyampaikan usulan reformasi struktural ini setelah bertemu dengan 10 purnawirawan jenderal Polri. Mereka mendorong perbaikan internal institusi. Para jenderal purnawirawan tersebut mengakui kondisi institusi saat ini sangat memprihatinkan.

“Semuanya, termasuk jenderal-jenderal yang datang kemarin ke saya itu. Dari polisi itu juga mengakui, mengatakan bahwa inilah saat atau periode di mana prestasi Polri itu sangat jeblok. Sangat buruk sepanjang sejarah. Ini mereka yang bilang. Sepanjang sejarah kepolisian inilah yang terburuk,” tutur Mahfud, menegaskan urgensi perbaikan.