HMI Cabang Limboto Kecam Keras Tindakan Amoral Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

Jurnalis: Redaksi Kabarbaru

KABAR BARU, GORONTALO– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto, melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), mengecam keras tindakan amoral salah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral melalui sebuah video pada Jumat, 19 September 2025.

Video yang beredar luas tersebut memperlihatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, melakukan tindakan yang dinilai tidak pantas sebagai pejabat publik. Aksi itu sontak menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Ketua Bidang PPD HMI Cabang Limboto, Yanto Ali, menilai bahwa tindakan tersebut mencederai nilai-nilai etika demokrasi dan etika hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi lembaga legislatif serta partai politik pengusung.

“Sebagai wakil rakyat, seharusnya memberikan teladan yang baik. Tindakan ini justru memperlihatkan lemahnya pengawasan internal partai, khususnya DPD PDI Perjuangan di Gorontalo,” tegas Yanto Ali dalam keterangannya.

Menurutnya, publik berhak kecewa dan marah karena tindakan seorang pejabat bukan sekadar urusan pribadi, melainkan mencerminkan moralitas lembaga dan partai yang menaunginya. Hal ini, kata Yanto, semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Ia juga menyoroti pernyataan Wahyudin Moridu dalam video yang menyebut “kita pakai uang negara untuk bersenang-senang”. Ucapan itu, kata Yanto, sangat melukai hati masyarakat di tengah kondisi daerah yang penuh konflik dan krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat.

“Ucapan itu tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian, tapi juga memperkeruh situasi publik. Di saat rakyat menghadapi berbagai persoalan, seorang wakil rakyat malah terang-terangan bicara soal uang negara untuk kepentingan pribadi,” lanjutnya.

HMI Cabang Limboto menilai, demi menjaga stabilitas daerah, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo harus segera mengambil langkah tegas. Tidak ada alasan untuk membiarkan hal ini berlarut-larut tanpa penindakan.

Yanto Ali mendesak Ketua DPRD Gorontalo agar segera memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo. Selain itu, ia juga menuntut agar DPD PDI Perjuangan segera menggelar rapat pleno untuk mengusulkan pemecatan kader tersebut.

“Demi menjaga marwah lembaga dan stabilitas daerah, kami meminta Ketua DPRD Gorontalo untuk segera memecat yang bersangkutan. Kami juga mendesak agar DPD PDI Perjuangan menindaklanjuti kasus ini dengan pleno, lalu menyerahkan rekomendasi pemecatan ke Bidang Kehormatan PDI Perjuangan,” ujar Yanto.

Ia menegaskan, tindakan Wahyudin Moridu tidak hanya memalukan secara personal, tetapi juga merusak citra DPRD dan partai politik di mata publik.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi sebuah bentuk penghinaan terhadap kepercayaan rakyat. Jika tidak segera ditindak, kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif akan semakin runtuh,” pungkas Yanto Ali.