Aliansi Solidaritas Indonesia: Unjuk Rasa Adalah Hak, Tapi Harus Tertib

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Koordinator Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia, Fikri mengatakan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, hak tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, tertib, dan bermartabat.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan
dan mengadu domba rakyat dengan aparat kepolisian & TNI hanya akan merugikan rakyat, merusak citra perjuangan, dan mencederai semangat demokrasi itu sendiri serta merupakan tindakan tercela & biadab,” kata Fikri ditemui di depan Gedung DPR RI Jakarta.

Fikri menjelaskan langkah Kongkret juga harus diambil oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang telah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, agar dapat menyelesaikan segala permasalahan sehingga situasi kembali normal seperti sedia kala.

“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara serta dapat memberikan langkah kongkret dalam mewujudkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Fikri menuturkan atas dasar itu kami para Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam ASRI (Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia) & KNPRI (Koalisi Nasional Perempuan Indonesia),

“Dengan ini menyampaikan sikap terkait situasi terkini yang terjadi di Indonesia melalui Prinsip G-DELAPAN, Demokrasi Yang Menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus disalurkan secara damai, tertib, dan tanpa anarkisme agar demokrasi berjalan sehat,” ungkapnya.

Selain itu, Efektif Yang Menuntut pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat secara cepat, tepat, dan nyata, bukan hanya sebatas wacana tanpa penyelesaian konkret.

“Liberatif Yang Meminta kebebasan berekspresi dan dijamin konstitusi, tanpa adanya tekanan, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara rakyat yang kritis,” tuturnya.

Fikri menjelaskan Adil Yang Kemudian Menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk mengusut tuntas aktor intelektual dalang kerusuhan yang merugikan rakyat Indonesia.

Partisipatif Berarti pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik seluas luasnya dalam pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia.

Akuntabel Dengan Menuntut seluruh pejabat negara untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.

Nasionalistik Yang Menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah, serta mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan kelompok atau segelintir orang yang memiliki hasrat politik.

“Kami percaya bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Mari jaga persatuan, kedamaian, dan demokrasi dengan cara yang bermartabat,” pungkasnya.