Dugaan Pejabat BPK Terlibat Dalam Kasus SYL, Syamsudin hingga Padang Pamungkas Menjadi Sorotan

Jurnalis: Rizqi Fauzi

Kabar Baru, Jakarta – Nama Auditor Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Syamsudin, kembali menjadi sorotan publik usai mencuat dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah pejabat BPK lainnya juga diduga turut memainkan peran strategis di beberapa kementerian.

Syamsudin diketahui telah beberapa kali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus tersebut. Namun, ia disebut kerap mangkir dengan berbagai alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syamsudin tercatat tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (30/10/2024), Kamis (24/4/2025), dan Senin (4/8/2025).

“Dia selalu punya alasan. Dua bulan lalu dia juga tidak hadir karena mengaku sedang menjalankan ibadah haji,” ujar seorang sumber yang dikutip dari monitorindonesia.com, Selasa malam (5/8/2025).

Di tengah penyidikan yang terus berjalan, muncul kabar bahwa Syamsudin justru akan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal BPK RI, menggantikan Bahtiar Arif. Sumber internal menyebut, selain memiliki pengaruh kuat di internal BPK, Syamsudin juga diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas di Kementerian Pertanian.

Tak hanya Syamsudin, sejumlah pejabat BPK lainnya turut disebut memiliki peran penting dalam pengawasan di kementerian. Ashari Budi Silvianto, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan IV.D.1, diduga berperan sebagai koordinator lapangan di Kementerian Kehutanan. Sumber juga menyebut bahwa Ashari kerap melakukan penyetoran kepada Syamsudin.

“Ashari adalah orang kepercayaan Syamsudin, bisa dibilang ‘ATM-nya’,” ujar sumber tersebut.

Nama lain yang turut disorot adalah Padang Pamungkas, Direktur Pemeriksaan IV.B BPK RI. Ia disebut mengoordinasikan pemeriksaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, Victor Daniel Siahaan, Kepala Subauditorat I.A.2, juga dinilai berperan penting, terutama terkait temuan audit BPK di Kementerian Pertanian.

Nama Victor sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus SYL pada Mei 2024. Dalam sidang tersebut, Hermanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, mengungkap adanya permintaan dana sebesar Rp12 miliar yang diduga berasal dari Victor untuk “mengondisikan” hasil audit BPK.

KPK hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan para pejabat BPK tersebut. Namun, penyidikan terhadap kasus SYL dan aliran uang yang diduga melibatkan berbagai pihak terus berlanjut.