Presiden Harus Percepat Reshuffle, Menteri Sering Blunder Sebaiknya Diganti

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabarbaru, Jakarta – Pemerintahan Prabowo Gibran kini sudah melewati fase paling dinanti oleh masyarakat, yakni fase 100 hari kerja. Dimana menurut Muhammad Sutisna Pengamat Politik dan Keamanan saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler (Senin 10 Februari 2025) mengatakan 100 hari pertama memiliki daya simbolis yang kuat.

Ini adalah tahap awal di mana masyarakat akan menilai apakah pemimpin mereka benar-benar bekerja sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat ingin melihat perubahan dan janji yang terwujud dalam tindakan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap periode ini sering kali menjadi pembuka bagi pembentukan opini publik tentang kinerja pemerintahan itu sendiri.

“Berbagai macam hasil survey yang relatif menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja Prabowo namun belum diimbangi dengan baik oleh para pembantunya di kabinet yang kerap menuai kontroversi bahkan mengundang kemarahan publik yang berakibat pada rusaknya citra Presiden Prabowo itu sendiri,“Ungkap Sutisna.

Menurut alumni Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia ini berkata bahwa kita lihat mulai dari kesalahan fatal Menteri Desa Yandri Susanto yang diduga menyalahgunakan kop kementerian untuk kegiatan yang diklaim sebagai acara pribadi dan politik, khususnya terkait dengan kepentingan pencalonan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, sebagai calon Bupati Serang.

“Lalu ada ulahnya mantan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana yang melontarkan kalimat tak pantas kepada pedagang es teh, ada Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang bersebrangan dengan Presiden soal Pagar Laut. Hingga kekisruhan Gas Elpiji 3kg akibat kebijakan serampangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Serta Menteri PU (Pekerjaan Umum) yang terkesan tidak me memahami peta jalan pembangunan, buruk komunikasi publik dan terancam gagal lanjutkan IKN, “Kata Sutisna.

Sutisna mengatakan berbagai macam rentetan kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh beberapa anggota kabinet merah putih sudah bisa menjadi catatan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto untuk lebih melakukan filterisasi siapakah yang masih layak untuk dipertahankan.

Lalu muncul juga spekulasi di masyarakat, bahwa adanya double loyalitas yang disinyalir dilakukan oleh beberapa menterinya yang dinilai tidak tegak lurus kepada Presiden Prabowo namun loyal ke mantan Presiden. Tentu ini bisa menjadi signal bahaya bagi roda pemerintahan kedepannya.

“Sehingga penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle dalam kabinetnya untuk terus bisa menjaga kepercayaan rakyat, demi mencegahnya duri dalam daging yang kini menghantui Kabinet Merah Putih,” Pungkas Sutisna.