Cegah Salah Perencanaan, Faisal Mohie Minta Pengawasan Anggaran Bone Bolango Diperketat

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo— Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie, menegaskan pentingnya pengawasan anggaran yang ketat dan menyeluruh dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Faisal Mohie saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung di DPRD Bone Bolango, Selasa (3/11/2026).

Menurut Faisal, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tidak hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan program. Pengawasan harus dimulai sejak proses perencanaan agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

“Pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir sangat krusial. Ini penting dilakukan agar kita dapat menghindari potensi kesalahan perencanaan di masa mendatang,” ujar Faisal.

Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango itu menilai, perencanaan yang matang menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Faisal juga menegaskan bahwa sikap kritis DPRD dalam mengawal pembahasan anggaran bukan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pihak eksekutif.

Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami di legislatif bukan berarti tidak percaya kepada mitra kerja di lingkungan eksekutif maupun TAPD. Namun, ini adalah komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah alokasi anggaran benar-benar akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.

Faisal menambahkan, sinergi antara DPRD, TAPD, dan seluruh OPD menjadi hal penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan anggaran yang berkualitas.

Dengan adanya pengawasan sejak tahap awal, berbagai potensi kesalahan dalam penyusunan program maupun penentuan prioritas anggaran diharapkan dapat diminimalisir sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

DPRD Bone Bolango, kata Faisal, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sendiri menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun mendatang.

Melalui pengawasan yang diperketat dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, DPRD Bone Bolango berharap pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.