Demo di Depan Gedung DPR, Mahasiswa Tolak Bandara Kertajati Jadi Fasilitas Militer AS

Jurnalis: Joko Prasetyo

Kabar Baru, Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Massa menolak keras rencana penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai fasilitas pendukung operasi militer Amerika Serikat (AS).

Selain itu, mereka juga menuntut pembatalan pembangunan pusat pemeliharaan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat militer C-130 Hercules di Indonesia.

Sambil membentangkan spanduk dan poster, massa menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh militer asing di tanah air.

AMPEJAPI khawatir keterlibatan Bandara Kertajati dan fasilitas MRO pesawat militer luar negeri dapat mengancam kedaulatan nasional.

Langkah tersebut juga berisiko menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik geopolitik internasional yang merugikan kepentingan bangsa.

Koordinator aksi AMPEJAPI, Tangi Januardi Gultom, mengingatkan pemerintah agar tetap setia pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai amanat konstitusi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi kebijakan yang menjadikan negara ini sebagai alat militer negara lain.

“Kami menolak segala bentuk penggunaan Bandara Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat. Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dan tidak menjadi alat kepentingan geopolitik negara manapun,” tegas Tangi dalam orasinya di depan Gedung DPR RI.

Berikut Tuntutan AMPEJAPI

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, AMPEJAPI membawa enam tuntutan utama yang mereka tujukan kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia, yakni:

Pertama: Menolak keras penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai pangkalan atau sarana pendukung operasi militer AS demi menjaga keamanan nasional.

Kedua: Menolak pembangunan pusat MRO pesawat C-130 Hercules karena berpotensi menjadi pintu masuk dominasi militer Amerika Serikat di Indonesia.

Ketiga: Menuntut pemerintah tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menjauhi aliansi militer mana pun.

Keempat: Mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan domestik dan menghentikan kompromi yang merugikan kedaulatan strategis bangsa.

Kelima: Meminta jaminan agar wilayah Indonesia tidak menjadi tameng atau basis pendukung yang memicu keterlibatan dalam ancaman perang global.

Keenam: Mewajibkan seluruh kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat berlangsung secara transparan serta berada di bawah pengawasan ketat DPR RI.

AMPEJAPI menyatakan akan terus mengawal isu krusial ini sampai pemerintah memberikan kepastian tertulis bahwa Bandara Kertajati bersih dari kepentingan militer asing.

Mereka juga mendesak anggota dewan agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan hubungan luar negeri.