Viral Sering Flexing! Bebizie Didesak Mundur dari DPRD

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Sosok Bebizie Fatlanay, pedangdut yang kini menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, mendadak menjadi buah bibir publik. Julukan baru disematkan kepadanya Ratu Flexing DPRD Jakarta.

Bukan karena prestasi legislatif atau kontribusi nyata di parlemen ibu kota, melainkan unggahan liburan mewahnya ke Eropa yang viral di media sosial.

Foto dan video perjalanan pribadi itu dianggap mencolok, terlebih saat publik tengah ramai memperbincangkan besarnya fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota dewan.

Kehadiran Bebizie di DPRD DKI Jakarta awalnya memunculkan harapan adanya representasi baru yang mampu mendekatkan politik dengan masyarakat.

Namun, citra yang kini melekat justru berbeda, seorang legislator yang lebih dikenal karena gaya hidup glamor ketimbang rekam jejak legislasi.

Flexing yang ditunjukkan melalui media sosial dianggap mencederai rasa keadilan sosial. Di saat warga Jakarta masih berjuang dengan berbagai persoalan pasca-kerusuhan Agustus 2025, seorang anggota dewan justru sibuk memamerkan kemewahan.

Protes publik menguat melalui aksi demonstrasi Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta pada 25 September 2025 di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, bertepatan dengan sidang paripurna.

Lingga, Koordinator Lapangan aksi, menilai Bebizie telah gagal menunjukkan empati sosial.

“Alih-alih menjadi teladan, Bebizie menjadikan kursi dewan sebagai panggung flexing. Ini memperlihatkan betapa jauhnya wakil rakyat dari denyut nadi rakyatnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Lingga menyoroti tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dianggap terlalu tinggi dan terkesan ditutup-tutupi.

“Masyarakat berhak tahu berapa sebenarnya tunjangan yang mereka nikmati. Bebizie adalah contoh nyata bagaimana fasilitas publik dipakai untuk menopang gaya hidup hedon,” tambahnya.

Fenomena Bebizie Ratu Flexing menegaskan adanya krisis representasi di tubuh DPRD DKI Jakarta. Ketika anggota dewan lebih dikenal karena sensasi pribadi ketimbang kinerja politik, legitimasi lembaga legislatif ikut dipertaruhkan.

Dalam perspektif akademis, kasus ini dapat dibaca sebagai bentuk political dissonance: jarak antara identitas formal seorang legislator dengan perilaku aktual yang dipertontonkan.

Alih-alih memperjuangkan kepentingan konstituen, yang muncul justru citra individualistik dan glamor.

Hingga kini, Bebizie belum memberikan klarifikasi terkait kritik publik. DPRD DKI Jakarta pun belum menyampaikan sikap resmi atas sorotan terhadap anggotanya yang kini identik dengan label legislator flexing.