Total 3,8 Juta Warga Miskin, Jawa Timur Puncaki Daftar Kemiskinan Nasional

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru, Jawa Timur- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait kemiskinan di Indonesia per Maret 2025. Secara nasional, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut, yakni mencapai 3,87 juta jiwa.

Jawa Timur kembali berada di peringkat pertama provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, disusul Jawa Barat (3,65 juta jiwa) dan Jawa Tengah (3,36 juta jiwa). Ketiganya merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, yang menjelaskan tingginya angka kemiskinan secara nominal.

Di luar Pulau Jawa, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Sumatra Utara (1,14 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,08 juta jiwa). Kendati demikian, sebagian besar provinsi di Indonesia menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin. Total 28 dari 38 provinsi tercatat mengalami penurunan, termasuk Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya sebesar 0,46% dibandingkan periode September 2024.

Penurunan paling signifikan terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatat penurunan hingga 6,15%. Dari sebelumnya 124.960 jiwa, kini jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut menyusut menjadi 117.280 jiwa.

Namun, tidak semua wilayah mengalami perbaikan. Beberapa provinsi justru menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Papua mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,40%, sementara Kalimantan Utara dan Sumatra Utara masing-masing naik sebesar 3,55% dan 2,64%.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau 8,74% dari total penduduk. Angka ini turun 0,1 persen poin dari September 2024 dan menyusut 200 ribu orang secara absolut. Penurunan juga terjadi di pedesaan, dari 11,34% menjadi 11,03%.

Namun, jika dilihat dari sisi persentase terhadap total penduduk, provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi justru berada di wilayah timur Indonesia. Papua Pegunungan mencatat persentase kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 30,03%. Disusul Papua Tengah sebesar 28,9%, serta sejumlah wilayah lainnya di Papua yang juga masih berada di kisaran 17–20%.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua lebih struktural. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa selain faktor geografis, tingginya biaya hidup, terbatasnya akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pekerjaan menjadi tantangan utama di wilayah-wilayah tersebut.

“Penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional merupakan capaian positif, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap daerah-daerah yang justru mengalami peningkatan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis wilayah,” ujar Ateng.

Data ini menjadi pengingat bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya soal angka, melainkan juga soal pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.