Tanggul Beton Cilincing Ganggu Nelayan, DPR Akan Panggil KKP

Jurnalis: Febrianti A. Husain

Kabar Baru, Jakarta- Viral di media sosial sebuah tanggul beton yang membentang di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut dikeluhkan nelayan karena dianggap mengganggu jalur melaut. Menanggapi hal ini, Komisi IV DPR RI memastikan akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta klarifikasi pada Senin, 15 September 2025.

Anggota Komisi IV DPR, Abdul Kharis, menyatakan persoalan tanggul beton itu akan menjadi salah satu isu yang diangkat dalam rapat bersama KKP.

“Hari Senin, 15 September, Komisi IV akan ada rapat dengan KKP dalam rangkaian pembahasan APBN. Insya Allah kami akan tanyakan masalah ini,” kata Abdul kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Berdasarkan video yang beredar sejak 10 September, tanggul beton tersebut disebut membentang sepanjang 2 hingga 3 kilometer di pesisir Cilincing. Dalam rekaman itu, seorang warga menyebut keberadaan tanggul memaksa nelayan harus memutar lebih jauh untuk melaut. Postingan yang sama juga menyebutkan bahwa tanggul tersebut diduga akan digunakan sebagai tempat sandar tongkang batu bara dan penampungan batu bara sebuah perusahaan di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton di Cilincing bukan merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

“Tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan tanggul NCICD,” ujar Ciko.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai siapa pihak yang membangun tanggul beton tersebut. DPR menegaskan akan terus mengawal isu ini untuk memastikan aktivitas masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tidak dirugikan oleh proyek-proyek pembangunan di wilayah pantai utara Jakarta.