Soal Kabar Dugaan Pungli PTSL Desa Kedunggebang Banyuwangi Kades Mengaku Kaget, Warga Sebut Kades Penanggung Jawab

Jurnalis: Joko Prasetyo

KABAR BARU, BANYUWANGI – Kabar dugaan Pungutan Liar (Pungli) Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai hangat jadi perbincangan publik.

Abdul Rahman, Kepala Desa (Kades) Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, saat dikonfirmasi awak media mengaku kaget mendengar adanya dugaan Pungli di Program PTSL di desanya.

“Saya selaku Kades sudah mewanti – wanti terhadap panitia agar untuk biaya sesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) yakni RP 150 (Seratus limapuluh ribu),” kata Kades Kedunggebang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat dihubungi melalui sambungan whatsapnya.

Kata Kades Kedunggebang, tersebut setelah mendengar kabar dugaan Pungli PTSL dirinya langsung konfirmasi kepada Ketua Panitia PTSL di desanya. Pengakuan dari ketua panitia tidak menarik biaya sebesar itu.

“Kata ketua panitia PTSL tidak ada penarikan sebesar itu,” jelas Abdul Rahman, Kades Kedunggebang.

Dijelaskan olehnya, seandainya dugaan Pungli PTSL itu benar dipastikan jika hal tersebut diluar sepengetahuan dirinya.

“Kalau toh dugaan itu benar atau ada, artinya itu diluar pengetahuan saya, karena yang saya ketahui sesuai kwitansi pembayaran biaya PTSL tertulis 150 rb mas,” pungkas Kades Kedunggebang, melalui sambungan Whatsapnya. Kamis, (8/5/2025) siang.

Sementara MM, salah satu warga Desa Kedunggebang mengaku resah dengan munculnya kabar dugaan Pungli PTSL dilingkunganya karena menurutnya PTSL adalah program murni mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk wong cilik.

“Nah ini harus kita sikapi, karena Pungli merupakan pelanggaran hukum atau pidana. Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto, sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan juga Pungli,” tegasnya.

“Dan yang harus diingat dalam program PTSL Kepala Desa juga merupakan penanggung jawabnya,” imbuh MM, pria yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencuat. Akibatnya dugaan pelanggaran program PTSL itu menjadi sorotan masyarakat.

Mencuatnya kasus dugaan Pungli pada program mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sontak membuat geger warga Banyuwangi.

Kepada wartawan beberapa warga mengaku jika ditarik biaya ratusan hingga jutaan rupiah oleh Panitia PTSL Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegaldlimo.

“Kami ditarik terang – terangan oleh panitia sebesar 1.500 (satu juta lima ratus) persertifikat,”ucap AK, salah satu warga Desa Kedung Gebang, kepada wartawan. Rabu, (7/5/2025).

Kepada awak media AK, warga yang enggan disebutkan namanya tersebut membeberkan pada saat panitia meminta biaya PTSL diluar ketentuan dirinya bersama dengan warga yang lain tidak bisa berbuat apa – apa lantaran takut jika sertifikatnya tidak selesai.

“Sebagai warga awam kami tidak bisa dan mampu menolak biaya PTSL diluar ketentuan meski kita tahu kalau PTSL biayanya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari RP 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah),” ujarnya.

Sementara Mahmud Panitia PTSL Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegaldlimo, saat dikonfirmasi melalui sambungan whatsapnya soal dugaan Pungli tersebut enggan banyak berkomentar.

“Saya narik sesuai ketentuan bapak  ( 150 ),” katanya. Rabu, (7/5/2025).

Dengan kejadian ini sebagian masyarakat berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan guna menyelidiki kasus dugaan Pungli di program PTSL Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi.

“Kami berharap APH segera turun kelapangan guna menyelidiki kasus dugaan Pungli PTSL, tujuanya adalah agar program mantan Presiden Jokowi tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya pelanggaran hukum. (*)