Samsul Islam Bakri Soroti Masalah Krusial Warga Dapil II: Dari Sampah Hingga Ruang Ekspresi Pemuda

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Anggota Dewan Rakyat (DPR) Kota Sorong dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Samsul Islam Bakri, menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kota Sorong terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di tiga distrik: Sorong Kota, Sorong, dan Malaimsimsa.

Pernyataan ini disampaikan usai pelaksanaan Rapat Paripurna XIV di Gedung DPR Kota Sorong, Sabtu (19/7/2025), di mana hasil reses tahap II DPR Kota Sorong resmi diserahkan ke pemerintah kota sebagai bagian dari akuntabilitas legislatif terhadap konstituennya.

“Kami anggota dewan dari Dapil II telah mendengar dan mencatat langsung aspirasi masyarakat. Sekarang, kami dorong pemerintah sebagai pelaksana agar bisa menindaklanjuti itu secara nyata,” ujar Samsul kepada awak media.

Berbagai persoalan yang dikeluhkan warga terbilang klasik namun tak kunjung tertangani secara tuntas, mulai dari ketidaktersediaan fasilitas keamanan lingkungan, penanganan banjir yang tidak merata, hingga pengelolaan sampah dan kebersihan di lingkungan permukiman.

“Di hampir semua kelurahan yang kami kunjungi, empat isu ini selalu muncul: keamanan, banjir, sampah, dan kebersihan. Ini menunjukkan ada pekerjaan rumah yang belum selesai dan perlu percepatan solusi,” katanya.

Samsul juga menyoroti minimnya ruang kreatif bagi generasi muda di wilayah tersebut. Ia menyebut perlunya dukungan untuk pembentukan organisasi kepemudaan seperti karang taruna sebagai langkah strategis menekan potensi kenakalan remaja.

“Pemuda harus diberi wadah yang produktif. Kalau mereka punya kegiatan positif, itu akan menekan potensi negatif di masyarakat. Ini bagian dari pembangunan sosial yang tak boleh diabaikan,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran eksekutif Pemkot Sorong untuk memperkuat sinergi dan mengawal proses pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, distrik, hingga musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kota agar hasil reses tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

“Jangan sampai aspirasi rakyat hanya berhenti sebagai dokumen. Kita ingin semua itu dieksekusi, agar saat reses selanjutnya, kita bicara perkembangan, bukan mengulang masalah yang sama,” tutupnya.