Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

Rakornas di Bandung, PMII Minta Aset Bandar Judi Online Dirampas Negara

kabarbaru.co
Peserta Rakornas PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia berfoto bersama di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2026. (Foto: Dok. PB PMII).

Jurnalis:

Kabar Baru, Bandung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengusulkan agar tindak pidana perjudian online diatur secara eksplisit dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Usulan ini lahir dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Pengurus Besar (PB) PMII bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada 17–18 November 2026.

Rakornas bertema “Visi Negara Kesejahteraan Ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045” itu digelar menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII, yang berlangsung di Bandung pada 19–22 November 2026. Selama dua hari, pengurus pusat dan daerah membahas beragam persoalan, mulai dari isu di daerah hingga agenda nasional.

Pernyataan sikap hasil Rakornas dibacakan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, pada Rabu, 18 November 2026. Pria yang akrab disapa Shofi itu menyoroti pola penindakan judi online dan narkoba yang selama ini dinilai berhenti di level bawah.

“Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya,” kata Shofi.

Ia menjelaskan, kedua kejahatan itu kini sudah bersifat struktural. Judi online menyeret masyarakat ke dalam utang, pinjaman ilegal, dan kemiskinan, sedangkan narkotika menggerus kesehatan dan masa depan anak muda. Selama bandar masih bisa menikmati hasilnya, kata dia, jaringan kejahatan akan terus hidup.

“Kami tidak ingin RUU Perampasan Aset hanya menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan,” ujarnya.

Selain soal judi online, PMII meminta perampasan aset hasil narkotika diperkuat dan aset sitaan negara dikelola secara terbuka. PMII juga meminta DPR RI melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU tersebut.

Masukan dari PKC di berbagai provinsi turut melahirkan tuntutan lain, yakni pemberantasan tambang ilegal, pemulihan hutan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan, serta evaluasi tata kelola fiskal oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh rekomendasi ini akan dibawa ke forum Muspimnas. Ke depan, PB PMII berencana mengawal RUU Perampasan Aset melalui kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, dan edukasi publik.

Meski begitu, Shofi menegaskan perampasan aset harus tetap berjalan sesuai koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik.

“Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada di lapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan,” tutupnya.

Kabarbaru Network

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store