Rakor dan Bukber Mewah Tuai Amarah Warga, Tagar Berhenti Bayar Pajak Ramai di Medsos

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Sidoadjo – Polemik kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus buka puasa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo semakin menguat setelah beredar surat resmi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo yang mengundang para pejabat menghadiri agenda tersebut di gedung mewah di Surabaya.

Surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, itu berisi undangan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk mengikuti Rakor yang dirangkai dengan buka puasa bersama pada Jumat (6/3/2026) di Mahabarata Palace, Graha Unesa, Surabaya.

Beredarnya surat tersebut di media sosial dan sejumlah grup percakapan warga memicu kritik tajam dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang memilih lokasi rapat dan buka puasa di gedung mewah di luar wilayah Sidoarjo.

Kritik muncul karena kegiatan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama kerusakan jalan di sejumlah wilayah Sidoarjo.

Wirawan warga Sidoarjo menilai, di tengah keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan berlubang dan banjir yang kerap terjadi, agenda rapat dan buka bersama dengan konsep mewah justru memunculkan kesan pemborosan anggaran.

“Ketika warga setiap hari harus melewati jalan rusak yang membahayakan, justru muncul surat undangan pejabat untuk rapat dan buka puasa di tempat mewah di Surabaya. Ini terasa sangat kontras,” ujar Wirawan warga Sidoarjo

Selain lokasi acara yang berada di luar wilayah Sidoarjo, warga juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kegiatan tersebut. Menurut mereka, jika kegiatan digelar di Surabaya, maka perputaran ekonomi seperti pajak makanan dan minuman justru masuk ke pendapatan daerah Kota Surabaya, bukan ke kas Pemkab Sidoarjo.

Kritik di media sosial pun semakin ramai setelah beredar foto suasana acara yang memperlihatkan konsep kegiatan yang terkesan glamor. Beberapa pejabat perempuan terlihat mengenakan busana bertema India berwarna merah muda (saree), yang semakin memancing beragam komentar publik.

Bahkan, Ramai tagar beredar tagar berhenti bayar pajak di media sosial karena masyarakat menilai uang pajak hanya digunakan untuk hal tidak berguna pejabat sedangkan jalan rusak dibiarkan.

“Ojok bayar pajak bagi warga Sidoaejo” tegas netizen di Medsos

Di sisi lain, masyarakat menilai polemik ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan dan komunikasi publik.

Warga berharap Pemkab Sidoarjo lebih memfokuskan perhatian pada persoalan yang dirasakan langsung masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir tahunan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Sejumlah warga menilai polemik ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran serta agenda pejabat publik akan selalu berada dalam sorotan masyarakat, terutama ketika kondisi di lapangan masih diwarnai berbagai persoalan mendasar.