Purwakarta Siap Raih Paritrana Award 2025, Perlindungan Pekerja Rentan Jadi Prioritas

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Hal ini terlihat dalam audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Senin (28/7) kemarin.

Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan program perlindungan bagi pekerja sektor informal serta langkah-langkah persiapan menuju ajang Paritrana Award 2025, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas keberhasilan dalam mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Audiensi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, didampingi Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes, serta Kepala Bagian Ekonomi, Tiktik Kartika Wulansari, SE., M.A.P.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, Wira Sirait, memaparkan rencana sinergi bersama pemerintah daerah guna memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah yang belum terakses program jaminan sosial.

“Paritrana Award menjadi momentum strategis untuk mengukur dan mendorong cakupan perlindungan secara menyeluruh, terutama bagi pekerja di sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja,” ujar Wira. Jum’at (1/8)

Kelompok pekerja rentan yang dimaksud mencakup buruh tani, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, sopir angkutan, pemulung, penyandang disabilitas, serta pekerja informal lainnya. Mereka umumnya tidak memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi dalam sistem jaminan sosial.

Program perlindungan yang ditawarkan meliputi tiga skema utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk mendukung partisipasi, skema pembiayaan keikutsertaan dapat bersumber dari APBD, dana CSR, maupun donatur lainnya.

Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja rentan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan jaminan sosial.

“Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen mendukung perluasan perlindungan ini. Ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif,” tegas Norman.

Sinergi antara Pemkab Purwakarta dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kepesertaan program jaminan sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang adil, aman, dan berkelanjutan di wilayah Purwakarta. (*)