Pengusaha Batu Bara Haji Mail Bahar Odang diduga Lakukan Praktik Ilegal, Aktivis Desak APH Bertindak

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Kutai Kartanegara – Aktivitas dugaan penyimpangan dalam pemuatan batu bara di Jetty Pendingin 02, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, terus menuai sorotan publik.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/4/2026) itu diduga melibatkan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan asal barang, sehingga memicu polemik di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, pemuatan kapal klotok di jetty milik Haji Mail Bahar Odang diduga menggunakan dokumen milik PT. Krida Makmur Bersama (KMB).

Secara administratif, perusahaan tersebut tercatat beralamat di Bantuas, Palaran, Kota Samarinda. Namun, batu bara yang dimuat disebut berasal dari wilayah Sanga-Sanga, yang memunculkan dugaan praktik “dokumen terbang”.

Praktik ini disinyalir sebagai modus untuk melegalkan pengangkutan batu bara dari lokasi yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Selain itu, sistem pengawasan pelabuhan berbasis digital melalui Inapornet juga ikut disorot, karena dinilai tidak mampu mendeteksi atau mencegah dugaan pelanggaran tersebut.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya pembiaran dari oknum di lingkungan KSOP Kelas I Samarinda. Jika terbukti, hal ini berpotensi merugikan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta royalti pertambangan.

Kondisi tersebut mendapat kritik keras dari aktivis Kalimantan Timur, Nurdinsyah. Ia menilai aparat penegak hukum tidak menunjukkan respons yang tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Mana Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kaltim? Makan gaji buta kah? Buta tuli kah? Kalau kerjanya hanya duduk manis di belakang meja melayani orang kaya, sebaiknya bubarkan saja itu APH!” tegas Nurdinsyah dengan nada geram.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan tersebut secara transparan serta memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.