Profesor London Bongkar Modus Ekspor Sawit yang Rampok Uang Negara Rp186 Triliun

Jurnalis: Muhammad Imtiyaz

Kabar Baru, Jakarta – Praktik lancung dalam sektor ekspor komoditas unggulan Indonesia kini menjadi sorotan dunia.

Profesor Ekonomi Politik asal London, Michael Buehler, membongkar modus korupsi di sektor sawit dan tambang yang memicu kerugian negara hingga Rp186,48 triliun.

Kerugian fantastis ini berasal dari manipulasi pelaporan pajak ekspor yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha nakal.

Iklan Google Ads

Cek Plagiarisme Turnitin No Repository

Layanan cek Turnitin aman tanpa masuk repository, cepat, akurat, dan terpercaya.

cekplagiarismeturnitin.com

Dalam analisisnya yang terbit melalui platform Medium pada 26 Desember 2025, Buehler mengungkapkan bahwa korupsi tersebut terjadi melalui manipulasi dokumen atau trade misinvoicing.

Para pelaku secara sengaja memalsukan nilai, volume, hingga jenis barang pada dokumen kepabeanan.

Tujuannya agar mereka bisa memindahkan uang ke luar negeri tanpa membayar pajak, bea, dan royalti yang seharusnya masuk ke kas negara.

Modus Semakin Canggih

Buehler menjelaskan bahwa kebocoran pendapatan negara tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional seperti penyelundupan fisik melalui kapal cepat.

Sebaliknya, kejahatan ini justru bermula dari meja administrasi.

“Eksportir membuat data pengiriman terlihat lebih murah atau kurang diatur agar bisa menekan setoran pajak,” tulis akademisi dari London School of Economics and Political Science tersebut.

Data dari Prakarsa menunjukkan bahwa sektor batu bara menjadi penyumbang kebocoran terbesar.

Nilai ekspor yang sengaja dilaporkan lebih rendah mencapai US$19,64 miliar, dengan potensi kerugian pajak mencapai US$5,32 miliar.

Sementara itu, sektor minyak sawit dan karet menyumbang kerugian sebesar US$4 miliar.

Jika diakumulasi sejak 1989 hingga 2017, total potensi kerugian pajak dari enam komoditas utama mencapai US$11,1 miliar atau setara Rp186,48 triliun.

Siapkan AI sebagai Solusi

Temuan Buehler tersebut mendapat pembenaran dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengakui bahwa praktik under invoicing atau pelaporan nilai barang di bawah harga pasar masih menghantui sistem pajak dan bea cukai Indonesia.

Berdasarkan evaluasi sistem selama tiga bulan terakhir, Kemenkeu menemukan indikasi kecurangan yang masif di industri sawit.

“Kami mendeteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor hingga separuh dari nilai ekspor mereka yang sebenarnya,” ungkap Purbaya pada Kamis (08/01/2026).

Ia menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebagai solusi konkret, Purbaya memastikan pemerintah akan menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam sistem pelaporan pajak.

Teknologi ini akan memvalidasi data ekspor secara otomatis dan akurat, sehingga pengusaha tidak lagi bisa memanipulasi laporan mereka.

Langkah digitalisasi ini menjadi senjata utama pemerintah untuk menutup celah kebocoran pendapatan negara di masa depan.