PPMIB-G Desak DPRD Buol Tindaklanjuti Masalah Distribusi BBM

Jurnalis: Redaksi Kabarbaru

KABAR BARU,BUOL – Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB-G), melalui Bidang Advokasi dan HAM, Ruslan Abel mendesak pemerintah kabupaten, khususnya DPRD Buol, untuk segera menindaklanjuti persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok.

Ruslan, menegaskan bahwa pemerintah harus selalu mengontrol distribusi BBM dari SPBU ke masing-masing kecamatan. Wilayah yang jauh dari akses SPBU, menurutnya, seharusnya menjadi prioritas utama agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara merata.

“Distribusi BBM jangan sampai timpang. Kecamatan seperti paleleleh, paleleh barat dan Gadung yang jauh dari SPBU justru harus diutamakan, bukan malah dibiarkan langka,” ujar Ruslan kepada Media Kabarbaru.co,Kamis(18/9/2025).

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap para pengecer. Ruslan mengungkap adanya dugaan bahwa sebagian BBM dari Buol dibawa ke luar daerah dengan menggunakan jeriken atau galon. Akibatnya, pasokan di dalam daerah berkurang drastis dan harga di tingkat masyarakat melonjak tajam.

“Banyak laporan yang masuk, minyak yang keluar dari Buol dengan gelon justru larinya ke luar daerah. Ini merugikan masyarakat Buol sendiri,” tambahnya.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, terutama bagi warga di Kecamatan Bunobogu dan Paleleh yang disebut sebagai wilayah paling terdampak. Menurut laporan, harga eceran di tingkat masyarakat bisa mencapai Rp30 ribu per botol, jauh di atas harga normal.

“Bagaimana mungkin masyarakat di pelosok harus membeli BBM dengan harga setinggi itu? Ini sungguh disayangkan. Pemerintah tidak boleh duduk diam, harus segera hadir memberi solusi,” tegas Ruslan.

Menurutnya, kebutuhan BBM masyarakat bukan sekadar soal ekonomi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup banyak orang. Petani, nelayan, hingga warga biasa yang bergantung pada transportasi sehari-hari menjadi korban utama dari mahalnya harga BBM.

Oleh sebab itu, PPMIB-G meminta agar DPRD Buol menjalankan fungsi pengawasannya secara serius. DPRD diminta memanggil instansi terkait, termasuk pihak pengelola SPBU, untuk memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi konkrit terkait masalah distribusi ini.

“DPRD tidak boleh tinggal diam. Mereka punya kewajiban mengawal aspirasi rakyat, apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat luas,” ujar Ruslan.

Selain itu, PPMIB-G mendorong adanya langkah penertiban terhadap pengecer-pengecer nakal yang diduga menyalurkan BBM ke luar daerah. Menurut mereka, pemerintah harus memastikan pasokan BBM dari Buol benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat Buol sendiri.

“Kami tidak menolak usaha masyarakat, tapi jangan sampai usaha itu merugikan orang banyak. Pemerintah wajib hadir di tengah keresahan rakyat,” lanjutnya.

Ruslan juga menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan, keresahan masyarakat akan semakin meluas. Pemerintah harus segera membuat regulasi maupun mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar distribusi BBM berjalan adil dan merata.

“Ini bukan hanya soal distribusi minyak, tapi soal keadilan sosial. Jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban akibat lemahnya pengawasan pemerintah,” tutupnya