PLN Tercekik Utang Rp740 Triliun, Proyek Bermasalah Rp219 Miliar dan Dugaan TPPU Jadi Perhatian

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Sorotan terhadap kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali menguat seiring lonjakan utang perusahaan yang menembus ratusan triliun rupiah. Di tengah beban tersebut, muncul dugaan korupsi proyek senilai Rp219 miliar yang dinilai berpotensi memperburuk situasi.

Center for Budget Analysis (CBA) menilai persoalan di tubuh PLN bukan lagi isu biasa. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada 2023.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Namun, berdasarkan penelusuran dokumen resmi perusahaan, CBA menemukan angka yang lebih tinggi. Dalam surat pernyataan direksi terkait laporan keuangan konsolidasi interim per 30 Juni 2025 yang ditandatangani Direktur Utama Darmawan Prasodjo, total utang PLN pada 2024 disebut mencapai Rp734 triliun.

CBA juga mencatat, utang tersebut kembali meningkat pada semester pertama 2025. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, nilainya telah menyentuh Rp740 triliun, atau naik sekitar Rp6,1 triliun dalam enam bulan.

Menurut Jajang, tren kenaikan utang ini menjadi alarm serius mengingat PLN memegang peran strategis dalam penyediaan listrik nasional. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, CBA turut menyoroti dugaan korupsi proyek migrasi unit pembangkitan listrik di PT PLN Indonesia Power yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Proyek senilai Rp219 miliar itu dinilai berpotensi menjadi beban tambahan jika tidak diusut tuntas.

CBA mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat menetapkan pihak yang bertanggung jawab serta mengusut seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinilai penting untuk menelusuri aliran dana dan memulihkan kerugian negara.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan aset hasil dugaan korupsi sekaligus memperbaiki tata kelola di tubuh PLN agar tidak semakin tertekan oleh beban utang yang terus meningkat.