Pengadaan Mobil Dinas Rp 4,1 Miliar oleh Pemprov Gorontalo, Prioritas atau Pemborosan?

Jurnalis: Pengki Djoha

Kabar Baru, Gorontalo –Perencanaan pengadaan mobil dinas senilai 4,1 miliar dilingkungan pemerintahan provinsi gorontalo ini banyak menuai kritik karena dianggap bukan prioritas apalagi setiap daerah sedang mengalami efisiensi anggaran,
Salah satu Kritik datang dari Andika Wijaya Putra Aktivis Gorontalo, Jum’at (25/07/2025).

Kata Andika Dalam situasi di mana banyak Provinsi di indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,bahkan permasalahan lingkungan pengadaan mobil dinas terlihat sebagai pemborosan dan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.

Lebih lanjut Andika menjelaskan Efisiensi anggaran adalah prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, pengadaan pembelanjaan mobil dinas yang sebesar 4,1 miliar rupiah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini. Sebaliknya, pengadaan ini lebih mencerminkan prioritas yang tidak seimbang, di mana kebutuhan sekunder seperti mobil dinas lebih diutamakan daripada kebutuhan dasar masyarakat.

Kata Andika Masalah lingkungan di Gorontalo, terutama masalah sampah, harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Gorontalo masih berjuang untuk mengatasi masalah sampah yang semakin parah, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Andika Pengadaan mobil angkut sampah yang seharusnya mejadi menjadi prioritas, bukan pembelanjaan mobil dinas,Mengingat produksi sampah di provinsi gorontalo setiap harinya mencapai 170-180 ton perhari yang tidak bisa di selesaikan oleh 65 armada penganggkut sampah .

“maka dilihat perlu adanya pengadaan penambahan armada pengangkutan sampah bukan malah pengadaan mobil dinas,”ujar aktivis andika wijaya putra.

Andika Menegaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo seharusnya lebih bijak dalam pengadaan perbelanjaan daerah dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masalah lingkungan terutama pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengadaan tersebut dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai Waste-Free Environment (lingkungan bebas limbah).

Andika kembali menegaskan, Kritik ini bukan hanya tentang pengadaan, tetapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo harus lebih bijak dalam pengambilan keputusan pengadaan dan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

Catatan: Berita Merupakan Rilis dari Andika Wijaya Putra Seluruh isi dalam berita merupakan tanggung jawab dari Andika