Pemuda Jember: Polri Sarat Masalah, Polres Jember Dinilai Gagal Menjaga Keamanan

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas

Kabarbaru, Jember – Nama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik. Berbagai tagar seperti #BayarPolisi, #PercumaLaporPolisi, #SatuHariSatuOknum, dan #ReformasiPolri ramai menghiasi media sosial. Fenomena ini mencerminkan keresahan masyarakat yang semakin meragukan integritas institusi penegak hukum tersebut.

Di Jember, puluhan pemuda yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Angkat Bicara Jember (PAB-J) menggelar diskusi bertajuk Reposisi Polri serta Tingginya Angka Kriminalitas Akibat Polres Jember Abai Tugas pada Jumat (28/02/2025). Diskusi ini menyoroti berbagai persoalan dalam tubuh kepolisian serta kegagalan Polres Jember dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Krisis Kepercayaan Publik terhadap Polri

Nanda Khoirur Rijal, pemantik diskusi, menegaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, banyak kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang memicu kemarahan publik dan memperburuk citra Polri.

“Mulai dari kasus pembunuhan berencana Sambo, tragedi Kanjuruhan, penembakan Gamma, pembunuhan bos rental, hingga kasus Pagar Laut yang terbaru. Bahkan, keterlibatan Polri dalam politik praktis yang melahirkan istilah ‘Parcok’, serta indikasi pembungkaman terhadap band Sukatani karena lagunya yang viral, semakin menegaskan bahwa Polri hari ini sudah jauh melenceng dari tugas utamanya. Maka, Reposisi Polri perlu segera dilakukan!” tegas Nanda.

Menurutnya, salah satu solusi adalah menempatkan kepolisian di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian, kewenangan Polri bisa lebih dipersempit dan diawasi lebih ketat, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Polres Jember Dinilai Gagal Menjaga Keamanan

Krisis kepercayaan terhadap Polri bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat Jember. Berdasarkan hasil kajian PAB-J, dalam satu tahun terakhir, angka kriminalitas di Jember meningkat drastis, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan, kekerasan, hingga penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, PAB-J mengungkapkan bahwa ketidakresponsifan Polres Jember dalam menyikapi laporan masyarakat turut memperburuk situasi, terutama di tengah maraknya aksi anarkis perguruan silat.

“Keberadaan kepolisian seharusnya menjamin rasa aman bagi masyarakat. Tapi ketika kriminalitas di Jember justru meningkat dan warga hidup dalam ketakutan, lalu di mana peran Polres Jember? Apa gunanya kepolisian jika hanya menjadi institusi birokratis tanpa aksi nyata?” sindir Nanda.

Ia juga menyoroti minimnya prestasi Polres Jember di bawah kepemimpinan AKBP Bayu Pratama Gubunagi.

“Polres Jember hari ini nyaris tak memiliki catatan keberhasilan. Berbeda dengan Polres Lumajang yang memiliki Tim Kobra dan secara agresif membasmi kejahatan hingga ke pelosok desa, Polres Jember justru terkesan lamban dan tak punya gebrakan nyata dalam memberantas kriminalitas,” kritiknya.

Nanda mendesak AKBP Bayu untuk segera menunjukkan ketegasannya sebelum masa jabatannya berakhir.

“Kapolres Jember bisa dikategorikan gagal. Jika ia masih punya rasa tanggung jawab, maka sebelum purna tugas, ia harus membuktikan bahwa Polres Jember mampu menekan angka kriminalitas, memberantas narkoba, perjudian, pinjol ilegal, serta berbagai kejahatan lainnya tanpa praktik pungli. Jika tidak, maka wajar jika masyarakat semakin tidak percaya pada kepolisian,” tegasnya.

Tanggapan Kapolres Jember

Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan oleh PAB-J.

“Terima kasih telah memberikan masukan kepada kami. Kami senang apabila ada kritik yang dilontarkan, tentu kritik yang membangun,” ujar AKBP Bayu saat dikonfirmasi wartawan Kabarbaru.co melalui sambungan telepon, Sabtu (01/03/2025).

Kendati demikian, ia menyayangkan diskusi tersebut tidak melibatkan pihak kepolisian.

“Sayangnya kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak kepolisian, apalagi berbicara soal data. Dikhawatirkan data yang digunakan tidak valid,” sesalnya.

Menurut AKBP Bayu, maraknya kriminalitas di Jember bukanlah hal yang bisa dihilangkan secara instan. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.

“Contoh kasus curanmor, masyarakat juga harus lebih waspada. Tindak pencurian bisa terjadi bukan hanya karena kelalaian aparat dalam berpatroli, tetapi juga karena kelalaian masyarakat, seperti lupa mencabut kunci motor atau tidak menggunakan kunci ganda,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat Jember untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena kejahatan sering kali terjadi karena adanya kesempatan.

“Kami akan terus mengevaluasi dan memperketat keamanan agar semua jenis tindak kejahatan tidak semakin berkembang di Kabupaten Jember,” tutup AKBP Bayu.