Parah! Agrinas Abaikan DPR dan Ngotot Bayar DP Proyek Pikap India

Jurnalis: Muhammad Iqbal

Kabar Baru, Jakarta – Proyek raksasa PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 unit mobil niaga asal India kini menuai badai kritik di Senayan.

Kebijakan ini dinilai sangat kontradiktif dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang gencar mengampanyekan penguatan ekonomi desa dan kemandirian industri domestik.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk membatalkan total proyek tersebut.

Ia menilai langkah PT Agrinas sangat aneh karena lebih memilih memutar uang rakyat di luar negeri daripada memberdayakan industri otomotif nasional yang sedang membutuhkan stimulus.

“Arsitektur ekonomi Presiden Prabowo seharusnya bertujuan menggerakkan produksi dari desa. BUMN dan entitas terkait wajib memahami visi ini secara utuh, bukan malah memperkaya industri negara lain,” tegas Said Kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Kamis (26/02/2026).

Potensi Kerugian Ekonomi

Politikus PDI Perjuangan ini memaparkan data dari lembaga riset Celios yang menunjukkan dampak buruk impor masif tersebut.

Berdasarkan hitungan fiskal, masuknya ratusan ribu mobil India ini berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga Rp39,29 triliun.

Tak hanya itu, pendapatan masyarakat terancam merosot hingga Rp39 triliun akibat hilangnya peluang serapan tenaga kerja di sektor manufaktur lokal.

Said Abdullah menekankan bahwa sektor otomotif dalam negeri seharusnya menjadi tumpuan untuk mengatasi angka pengangguran sarjana yang kini menembus satu juta orang.

Ia juga memperingatkan adanya efisiensi palsu dari harga murah di awal yang berisiko menyulitkan ketersediaan suku cadang dan jaringan bengkel di masa depan.

Agrinas Tetap Ngegas Meski Ditegur DPR

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara tampaknya enggan mundur. Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi bahwa 1.000 unit perdana dari India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (24/2/2026).

Unit-unit ini merupakan bagian dari hasil lobi dengan produsen Mahindra dan Tata Motors.

Meskipun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya telah meminta penundaan, pihak Agrinas mengaku sudah menyetorkan uang muka (down payment) sebesar 30 persen kepada prinsipal di India.

Joao beralasan, pembayaran tersebut merupakan syarat karena pihak Mahindra telah menutup jalur produksi lain demi memenuhi pesanan besar Agrinas.

“Kami sudah membayar DP 30 persen karena proses lobi yang panjang. Mahindra bahkan rela menutup jalur produksi mereka yang lain khusus untuk kebutuhan Agrinas,” jelas Joao.

Siap Hadapi Penalti Kontrak

Terkait derasnya tuntutan pembatalan dari DPR, Joao menyatakan kesiapannya untuk menerima segala konsekuensi hukum dan administratif.

Ia mengakui bahwa pembatalan sepihak mungkin akan berujung pada denda atau penalti kontrak yang berat. Namun, hingga saat ini, PT Agrinas masih terus menjalankan prosedur pengadaan yang telah direncanakan tersebut.

Langkah PT Agrinas ini kini memicu pertanyaan besar di publik: apakah kepentingan korporasi akan tetap berjalan di atas peringatan kerugian ekonomi triliunan rupiah yang sudah di depan mata.