Pakar Hukum Pidana Bongkar Dugaan Tambang Emas Ilegal di Tanah Bumbu

Jurnalis: Muhammad Iqbal
Kabar Baru, Kalimantan – Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, melontarkan kritik keras terkait menjamurnya aktivitas yang diduga tambang emas ilegal di Kalimantan Selatan.
Melalui unggahan di media sosial X pribadinya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menyoroti kerusakan lingkungan masif di Desa Mangkalapi, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu.
Denny mengaku gerah melihat para penambang begitu leluasa mengeruk kekayaan alam tanpa izin resmi. Ia menilai aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan ekosistem hutan dan lahan di wilayah tersebut secara brutal.
“Ini masih dugaan tambang emas ilegal di Desa Mangkalapi. Namun, pertanyaannya, mengapa mereka sebegitu leluasanya menambang dan merusak lingkungan?” tulis Denny yang dikutip oleh Jurnalis Kabarbaru di Kalimantan, Senin (09/03/2026).
Peran Aparat dan Aliran Dana Suap
Tak hanya menyoroti kerusakan fisik, aktivis antikorupsi ini juga mempertanyakan sikap diam aparat penegak hukum.
Denny curiga ada kekuatan besar yang membentengi aktivitas ilegal tersebut sehingga pelaku tidak tersentuh hukum sama sekali.
Ia mencurigai adanya aliran uang haram yang mengalir ke berbagai pihak untuk memuluskan praktik lancung ini.
“Kenapa aparat tidak menindak? Apakah mereka terlibat? Kenapa praktik ini dibiarkan? Ke mana aliran uang tersebut mengalir?” tegasnya dalam unggahan yang viral tersebut.
Tantangan untuk Prabowo
Denny Indrayana juga melontarkan sindiran tajam mengenai kedaulatan hukum Indonesia di hadapan para mafia tambang.
Ia secara terbuka menandai akun Presiden Prabowo Subianto untuk menagih ketegasan pemerintah pusat dalam memberantas tambang ilegal yang merugikan negara.
“Apakah Presiden @Prabowo masih punya kekuatan untuk menertibkan ini? Apakah hukum kita sudah kalah dengan mafia tambang dan kekuatan uang?” tanya Denny menyindir.
Kasus dugaan tambang emas di Tanah Bumbu ini kini menjadi bola panas yang memicu tuntutan publik agar kementerian terkait segera turun ke lapangan.
Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak kalah dari kelompok mafia yang mengeruk kekayaan alam secara ilegal.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Daily Jogja
Jalan Rakyat
Idealita News
AYO Nusantara
Seedbacklink

