Muspimnas PMII di Gedung Merdeka, Shofiyulloh Minta Pasal 31, 33, 34 Masuk Anggaran Negara

Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Bandung – Tiga pasal kesejahteraan dalam UUD 1945 menjadi pokok pidato Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Shofiyulloh Cokro pada pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII. Acara itu berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Melalui pidato berjudul “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia”, Shofiyulloh meminta kader PMII kembali menelaah isi Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 31 menjamin setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pasal 33 menempatkan kekayaan alam untuk dikelola demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sementara itu, Pasal 34 mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta membangun sistem jaminan sosial bagi semua warga.
Shofiyulloh menilai amanat tersebut tidak cukup hanya tertulis dalam konstitusi.
“Bagi PMII, amanat itu harus terlihat dalam anggaran dan kebijakan,” ujar Shofiyulloh.
Ia menjabarkan maksudnya lewat tiga gambaran. Santri harus bisa mengenyam pendidikan bermutu. Masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam harus ikut merasakan hasil kekayaan wilayahnya. Anak yatim yang tidak tercatat dalam data pemerintah juga tetap wajib dilindungi negara.
“Inilah semangat delapan pendirian PMII yang disampaikan dari Bandung,” kata Shofiyulloh.
Dalam struktur organisasi PMII, Muspimnas menempati posisi forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah Kongres. Shofiyulloh menjabat Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2024–2027. Ia terpilih pada Kongres XXI PMII yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan, Agustus 2024.
Muspimnas kali ini mengambil tempat di Gedung Merdeka, gedung bersejarah yang menjadi lokasi Konferensi Asia Afrika 1955. Adapun PMII lahir di Surabaya pada 17 April 1960.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
