Memalukan! PC PMII Pamekasan Bekukan Komisariat UIN Madura Usai Demo MBG

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Pamekasan – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan membekukan kepengurusan PMII Komisariat UIN Madura masa khidmat 2025–2026. Bersamaan dengan keputusan tersebut, organisasi juga membentuk tim karteker untuk menjalankan roda organisasi sementara.

Pembekuan itu tertuang dalam Surat Keputusan PC PMII Pamekasan Nomor 001.PC-XXXIV.V04.01.A-1.03.2026 yang ditetapkan pada 13 Maret 2026.

Tim karteker yang dibentuk diberi mandat menjalankan fungsi organisasi serta aktivitas administratif harian hingga terbentuk kepengurusan baru secara definitif.

Keputusan tersebut muncul tidak lama setelah mahasiswa PMII UIN Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Kamis (12/3).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kinerja Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional di Pamekasan yang dinilai belum maksimal dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Aksi unjuk rasa sempat berlangsung memanas. Massa membakar ban di depan pintu masuk kantor bupati sebagai bentuk protes. Bahkan, sebagian massa mencoba memasuki area kantor hingga terjadi aksi dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga.

Mahasiswa mengaku kecewa karena perwakilan Satgas MBG maupun pihak Badan Gizi Nasional tidak hadir menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.

Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, dalam orasinya menyatakan bahwa program MBG seharusnya diawasi secara ketat agar tepat sasaran serta aman bagi para siswa.

Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Satgas seharusnya memberikan teguran kepada dapur SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal sertifikat tersebut wajib sesuai aturan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total 114 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinilai memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pengawasan Satgas MBG belum berjalan optimal.

“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Jika perlu kami akan menggelar aksi lanjutan,” tegas Arisandi.

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG di beberapa wilayah di Pamekasan. Salah satunya dugaan keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025.

Kasus serupa juga terjadi pada sembilan siswa di SDN Toronan 1 Pamekasan yang diduga mengalami keracunan makanan pada 15 Oktober 2025.

Selain itu, wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur sempat mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026.

Keluhan lain juga muncul terkait menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III Pamekasan pada 23 Februari 2026.

Protes juga datang dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong. Menu MBG dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang diterima siswa pada 24 Februari 2026 disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi.

Menanggapi keputusan pembentukan tim karteker tersebut, Arisandi menegaskan pihaknya tidak akan mundur dari perjuangan yang sedang mereka lakukan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan baik dan tidak merugikan siswa.

“Apapun risiko yang kami hadapi, kami tidak akan mundur. Kami bergerak demi kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga ada perbaikan nyata dari pihak terkait. (Red)