Mahasiswa Minta BPK Audit Dana Cost Recovery Medco Natuna yang Produksi Migas di Laut Anambas

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabarbaru, Jakarta – Aliansi Anambas Menggugat Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kembali mengaudit Dana Cost Recovery PT.Medco E&P Natuna Ltd, Kontraktor Kontrak Kerjasama di Wilayah kerja South Natuna Sea Blok B yang sudah cukup lama berproduksi.

Sebagaimana yang kita ketahui Kontrak bagi hasil atau Production sharing contract (PSC) di Blok B Natuna Skemanya adalah Cost Recovery yang artinya seluruh biaya yang di keluarkan oleh KKKS untuk melaksanakan Aktivitas Produksi Migas di Claim Ke Negara.

Eko Pratama, Kepala Divisi Kajian Strategis Aliansi Anambas Menggugat Mengungkapkan Pihaknya Menduga banyak permainan gelap yang di lakukan oleh PT.Medco E&P Natuna dalam aktivitas produksi Migas di Blok tersebut Contoh berkaitan dengan CSR, pada saat di adakannya forum dengan KKKS West Natuna Consorsium , SKK Migas Sumbagut dan Pemerintah Daearah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 3 oktober 2024.

“Kami sempat menanyakan apakah kemudian CSR ini termasuk dalam item yang di Cost Recoverykan Pihak Medco E&P Natuna dan Perwakilan SKK Migas enggan Menjawab, Bahkan kami juga meminta langsung Data Program CSR apa saja yang pernah di berikan kepada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas serta pagu anggarannya, Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pun sudah pernah Meminta Data itu kepada Medco E&P Natuna dan SKK Migas Sumbagut, hingga hari ini belum juga di Berikan”, Ini salah satu contoh kecil saja. Ungkap Eko Pratama

Contoh Berikutnya, untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian khusus saja, Medco E&P Natuna dan Seluruh Sub Kontraktornya Mendatangkan Pekerja dari Jakarta, yang artinya membutuhkan cost yang tinggi, Harus Sewa Pesawat saat Change Crew, Menyediakan Tempat transit Crew dan lain-lain yang sebenarnya apabila bisa di isi oleh tenaga kerja yang berasal dari daerah Penghasil, costnya akan jauh lebih rendah.

Padahal Masyarakat anambas bukannya tidak masuk kualifikasi Kerja, banyak juga yang mempunyai sertifikat, bahkan ada yang dulunya di kuliahkan oleh ConocoPhilips dan Bersertifikat, akan tetapi kenyataannya sulit Mengakses kerja di Medco E&P Natuna dan Suasananya.

“wajar saja Medco E&P Natuna lakukan hal seperti itu, karna skema kontrak bagi hasilnya cost recovery, berapapun cost produksinya negara yang tanggung biayanya, Praktik semacam ini berpeluang untuk di korupsi, maka dari itu kami Minta BPK untuk segera mengauditnya. Tegas Eko Pratama.

“Kami gambarkan Hal sederhana seperti ini, agar BPK punya gambaran, Kami sebagai rakyat biasa saja bisa melihat secara gamblang bahwa tampak disini ada permainan, Kami yakin BPK dengan segala instrumen yang di milikinya bisa membaca kejanggalan tersebut, semoga pernyataan ini bisa memacu insting BPK Agar teliti Mengaudit Dana Cost Recovery Medco E&P Natuna dan Apabila terdapat penyelewengan kami harap Penegak Hukum bisa segera mengambil Tindakan,” tandas eko.

Sebelumnya, kita ketahui bahwa pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah pernah mengaudit Dana Cost Recovery Medco E&P Natuna dan ada temuan US$ 20 Juta kelebihan Nilai Cost Recovery yang Melebihi ambang batas ketentuan, tapi sayangnya Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) tidak menindaklanjuti secara serius temuan tersebut.

Kita tidak ingin Negara di rugikan atas praktik-praktik tersebut, oleh sebab itu kita Minta Keseriusan Pemerintah. Terakhir, kami mengajak kepada seluruh Daerah Penghasil Migas untuk Kritis dan Peka terhadap Issue Migas yang berkembang di dearah masing-masing.

“Industri Hulu Migas ini rawan terjadi praktik kecurangan dan sering luput dari Perhatian Publik. Aliansi Anambas Menggugat akan selalu Konsisten Megawal jalannya ekplorasi & ekspoloitasi Migas di Wilayah kerja yang ada di laut Anambas Natuna,” utup Eko Pratama Kepala divisi Kajian Strategis ALAM.