Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Radar Baru
Seedbacklink
Mahasiswa Giligenting Audiensi ke PUTR, Desak Percepatan Pembangunan Jembatan Ambruk
- 09/02/2026 - 14:29
- |
- Subscribe
Jurnalis: Rifan Anshory
Kabar Baru, Sumenep – Forum Pemuda Giligenting menggelar audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan tuntutan percepatan perbaikan jembatan ambruk di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting.
Audiensi yang digelar di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Sumenep tersebut dihadiri Kepala Dinas PUTR Sumenep, Kepala Bidang Bina Marga, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, serta perwakilan Forum Pemuda Giligenting, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan itu, para mahasiswa Giligenting itu menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya percepatan perbaikan jembatan, kejelasan jadwal pelaksanaan, serta adanya langkah konkret sebelum bulan Ramadan.
Perwakilan audiensi, Amrullah, menyampaikan bahwa jembatan tersebut memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar warga di wilayah kepulauan.
Menurutnya, kepastian waktu pelaksanaan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami berharap pembangunan jembatan ini tidak lagi tertunda. Kepastian jadwal sangat dibutuhkan masyarakat agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal,” ujar Amrullah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dinas PUTR Sumenep memastikan pembangunan Jembatan Desa Bringsang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026, meskipun sebelumnya belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni.
PUTR juga menyampaikan komitmen percepatan tahapan, mulai dari percepatan perencanaan teknis dari 30 hari kalender menjadi 10 hari kalender, hingga pengajuan proses lelang pada 12 Februari 2026 ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Apabila tidak terdapat kendala administratif dan teknis, pekerjaan fisik pembangunan jembatan ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2026.
Pemerintah daerah juga meminta Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) agar mempercepat tahapan pelelangan.
