Mahasiswa Akan Gelar Aksi Gayang Koruptor Hibah Pilwali Surabaya, Desak Penuntasan Kasus Korupsi Pilwali 2020

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya— Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan Pemuda Demokrasi Jawa Timur (SIBER) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Gerakan Gayang Koruptor Hibah Pilwali 2020” di depan Mapolrestabes Surabaya, Selasa (8/7/2025).

Aksi ini akan digelar sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya tahun 2020 yang hingga kini tak kunjung menemui titik terang.

Dalam pernyataan sikapnya, SIBER menuntut Polrestabes Surabaya menunjukkan perkembangan penyidikan secara terbuka. Mereka menekankan pentingnya kejelasan hukum terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap anggota PPK, pejabat Pemerintah Kota Surabaya, serta penyelenggara Pilwali.

“Kami meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) ditunjukkan kepada publik, karena sampai detik ini hasil pemeriksaan terhadap para pihak itu tidak membuahkan kejelasan hukum,” ungkap salah satu koordinator aksi.

Aliansi SIBER menilai bahwa penanganan kasus ini terlalu lama dan terkesan jalan di tempat. Selama hampir lima tahun sejak Pilwali 2020, tidak ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, meskipun diduga kuat terjadi penyalahgunaan dana hibah yang nilainya ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Dalam pernyataannya, mereka juga menyebut lima nama komisioner KPUD Surabaya periode 2020 yang dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah tersebut, yaitu Subairi, Agus Durhem, Nur Syamsi, Nafila Astri, dan Soepriyatno. Hingga kini, mereka belum pernah diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum.

Aksi dimulai dari beberapa titik kumpul seperti Jatim Expo, Kebun Binatang Surabaya (KBS), dan City of Tomorrow Mall, lalu bergerak menuju Mapolrestabes Surabaya. Massa membawa perlengkapan aksi seperti mobil komando, sepeda motor, ban bekas, banner, dan cat semprot.

Aliansi mahasiswa ini menyatakan bahwa aksi ini merupakan awal dari rangkaian panjang perjuangan mereka dalam menuntut keadilan dan pemberantasan korupsi di tubuh penyelenggara pemilu.

Mereka menyebut aksi kali ini sebagai “Jilid I” dan berencana melanjutkan gerakan jika tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak kepolisian.