Ketua DPD NasDem Kota Blitar Hermanto Tolak Gagasan Pemilu Proporsional Tertutup

Jurnalis: Wafil M

Kabar Baru, Jatim- Ketua DPD NasDem Kota Blitar, Hermanto menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang. Pasalnya, sistem proporsional tertutup tidak berkesesuaian dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Menurut Hermanto, sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi. “Salah satu semangat dari demokrasi dan reformasi adalah keterbukaan di dalam menentukan anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat. Itulah mengapa sistem proporsional terbuka cocok dan paling tepat di Indonesia.”, Ujar Hermanto kepada awak media di Kota Blitar Selasa (30/5/2023).

Hermanto melanjutkan, sistem proporsional terbuka membuat rakyat bisa memilih langsung wakilnya. “Rakyat bisa menentukan langsung sosok yang akan membawa aspirasinya di DPRD Kab/Kota/Provinsi hingga DPR RI melalui sistem proporsional terbuka. Rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih calon pada nomor urut berapapun dan partai apapun, dengan memperhatikan kapasitas dan ketokohan calonnya.”, Ungkapnya.

Ketua DPD NasDem Kota Blitar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jatim VI ini melanjutkan, sistem proporsional tertutup akan membawa dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia.

“Sistem proporsional tertutup hanya akan merusak iklim demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia. Partai politik akan sangat berkuasa dan tidak terbuka dalam penentuan calon yang terpilih nantinya.”, Ungkap Hermanto.

Ia menyebut, sistem proporsional tertutup juga akan memunculkan praktik oligarki.

“Proporsional tertutup hanya akan menguatkan oligarki kekuasaan. Sebab, penentu siapa yang akan terpilih menjadi legislator diserahkan kepada partai politik. Bukan tidak percaya, akan tetapi akan bermunculan orang yang bukan pilihan masyarakat di parlemen nantinya jika sistem proporsional tertutup yang diterapkan.”, Ungkap Hermanto.

Hermanto juga mendesak Ketua KPU RI untuk meminta maaf dan tidak ikut-ikutan berpolitik praktis. “KPU adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pemilu, maka KPU harus fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu. Jangan jadikan KPU sebagai alat politik praktis dengan menghadirkan narasi yang mengganggu demokrasi dan cenderung ingin menumbuhkan oligarki di parlemen. Itu bukan tugas KPU RI.”, Ungkap Hermanto.

Ketua DPD NasDem Kota Blitar ini juga berharap masyarakat semakin tercerahkan menjelang Pemilu 2024. “Kami berharap, masyarakat dapat memilih wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan ketokohannya, bukan hanya karena partai politik dan nomor urutnya. Pilihlah yang dianggap paling mumpuni menjadi wakil rakyat, bukan menyerahkan kepada partai politik untuk menentukan semuanya.”, Ungkap Hermanto.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh rakyat tentang filosofi demokrasi. “Demokrasi itu berarti kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat. Rakyat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menentukan sosok yang ia pilih di parlemen sebagai pengejewantahan nilai demokrasi.”, Ungkap Hermanto.

“Kami dari DPD NasDem Kota Blitar menyampaikan dengan tegas bahwa kami menolak wacana sistem proporsional tertutup. Kami akan terus bersama rakyat.”, Tutup Hermanto.