DPRD Sorong Setujui LKPJ 2024, Wabup Soroti Infrastruktur

Jurnalis: Zuhri

Kabarbaru, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK) Otonomi Khusus secara resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sorong Tahun Anggaran 2024.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-9 masa sidang tahun 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Sorong, Sabtu (3/5/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD Mawardi Nur dan dihadiri oleh para anggota dewan, pejabat eksekutif daerah, serta perwakilan dari Perangkat Daerah.

Dalam suasana formal namun hangat, Mawardi Nur, SM menyampaikan bahwa pelaksanaan program pemerintah selama tahun 2024 dinilai cukup baik.

Namun, ia menegaskan masih terdapat beberapa catatan penting, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dukungan dari DPRD bukan tanpa syarat. Evaluasi dan kritik tetap disampaikan demi mendorong perbaikan ke depan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sorong H. Sutejo, S.Pd yang hadir mewakili Bupati Dr. Jhony Kamuru, S.H., M.Si dalam kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara pihak legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, kerja sama kedua belah pihak sangat krusial, terlebih di tengah tantangan fiskal yang masih bergantung pada transfer dana pusat.

“Kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut kita untuk lebih kolaboratif dan kreatif. Oleh karena itu, pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Sutejo.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus, kata dia, adalah pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil yang masih sulit dijangkau.

Tak hanya itu, Sutejo turut menyinggung pentingnya penguatan sistem layanan publik yang adaptif, pengelolaan lingkungan hidup seperti banjir dan sampah, serta optimalisasi program-program langsung ke masyarakat melalui OPD.

“Program yang menyentuh langsung masyarakat seperti bantuan sosial harus dikawal secara serius. Dan dalam setiap pelaksanaannya, DPRD sebagai representasi rakyat harus tetap dilibatkan,” tambahnya.

Ia menutup sambutannya dengan harapan agar kolaborasi dan kemitraan yang telah terbangun selama ini bisa terus ditingkatkan untuk menghadirkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sorong.