Komisi I DPRD Sumenep Perketat Pengawasan Pengisian Jabatan OPD

08/01/2026 - 19:16
|
Subscribe

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar (Dok. DPRD Sumenep).

Kabar Baru, Sumenep — Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep memastikan akan memperketat pengawasan terhadap proses pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan bahwa penerapan prinsip meritokrasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

“Harapan kita, pemerintahan semakin baik dan bagus, sehingga pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan, dan pembangunan dapat dirasakan secara merata,” ujar Hairul, Kamis (8/1).

Ia menilai, pengisian jabatan OPD harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi, kinerja, serta rekam jejak aparatur, bukan dilakukan secara serampangan.

“(Jika tidak menerapkan meritokrasi) ya tidak bagus. Tidak boleh itu. Itu harus diterapkan sebagai wujud good governance,” katanya.

Namun, hingga saat ini Komisi I belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak eksekutif terkait penerapan prinsip meritokrasi tersebut.

Pasalnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) BKPSDM, dan Kepala Bagian Organisasi sudah dua kali tidak menghadiri rapat kerja Komisi I pada Rabu–Kamis (7–8/01).

“Itu dia masalahnya. Kita kan belum tahu ini. Makanya mau kita tanyakan ini, apa jawaban mereka. Baru kita komentari. Wong mereka saja diundang belum datang,” keluhnya.

Hairul menyampaikan kekecewaan Komisi I atas ketidakhadiran jajaran eksekutif dalam forum resmi tersebut.

“Ya pasti kecewa lah. Kalau dibilang Contempt of Parliament (pelecehan terhadap parlemen) itu terlalu keras. Tapi karena ketidakhadiran ini memang disengaja, ya sama saja dengan Contempt of Parliament,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Tujuannya begitu. Kita ini mau berdiskusi, mau bertanya, mau menanyakan langkah dan perencanaan mereka untuk membuat OPD di Sumenep ini semakin baik. Itu yang mau kita diskusikan bersama. Kita undang tidak datang, gimana ceritanya,” tuturnya.

Meski demikian, Komisi I memastikan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak eksekutif.

“Kita akan mengundang lagi pasti. Kita agendakan minggu depan karena masih ada kesibukan. Bahkan, kalau bisa nanti kita datangi mereka,” pungkasnya.